BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Masyarakat Suku Sebyar, menuntut kejelasan soal pembayaran ganti rugi buka pintu, project Tangguh LNG.
Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Sebyar, Benyamin H. Frabun, saat tatap muka dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, yang disaksikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVIII Kasuari Mayjen TNI Jopy Onesimus Wayangkau dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing, di Distrik Weriagar, Sabtu (18/1/2020) pekan.
Menurut Frabun pemerintah kabupaten dan provinsi segera menindaklanjuti tuntutan ini. Karena uang tersebut merupakan hak sepenuhnya masyarakat adat.
“Bapak gubernur, kami minta kejelasan soal hak masyarakat adat uang Rp. 32,4 miliar, sejauh mana perkembangan kenapa sampai hari ini belum ada kejelasan,” katanya.
Sementara itu Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan siap menindaklanjuti tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. Karena sisa uang Rp. 32,4 miliar itu merupakan kewajiban pusat.
“Waktu itu kita sudah ketemu Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan mereka (pemerintah pusat) maunya dalam bentuk program, tapi akhirnya masyarakat maunya ada yang dalam bentuk program dan ada yang bentuk kes, ini yang kita sudah tindak lanjut itu tapi belum ada jawaban,” kata gubernur.
Dominggus berjanji akan segera mempertahankan ke pihak pemerintah pusat. Sehingga hak – hak masyarakat terpenuhi dan investasi bisa berjalan baik. (at/bm)
