BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Pembangunan rumah untuk penduduk orang asli Papua di Pesisir Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, yang merupakan program kerjasama BP Tangguh dengan pemerintah kabupaten setempat, diduga bermasalah.
Program penataan lingkungan perumahan untuk penduduk orang asli Papua di wilayah Suku Sebyar, khususnya di Distrik Weriagar, Tomu, dan Taroi, adalah wujud dari kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) project Tangguh LNG Train 3.
Pada saat kegiatan acara peresmian dan penyerahan hibah rumah tersebut, di Distrik Weriagar, Sabtu (18/1/2020), sejumlah tokoh masyarakat adat bertatap muka dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, yang disaksikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVIII kasuari Mayjen TNI Jopy Onesimus Wayangkau dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing.
Kepada gubernur, salah satu tokoh Suku Sebyar, Benyamin H. Frabun, menyampaikan sejumlah persoalan khususnya terkait program pembangunan rumah yang tidak sesuai AMDAL. Menurut Benyamin type rumah harus sama dengan yang ada di wilayah Selatan, Kampung Saengga, dan Tanah Merah, Distrik Sumuri. “Type sama dan bahannya semua harus sama kualitasnya. Karena di Tomu ada pakai kayu Matoa bukan kayu besi,” katanya.
Dia juga menegaskan pembangunan rumah yang dilaksanakan secara bertahap selama 4 tahun harus selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membantu mempermudah menyediakan bahan materialnya, mengingat semua bahan bangunan dari kayu besi.
Terkait dengan temuan adanya penggunaan material bangunan bukan kayu besi, juga dibenarkan oleh Kepala Distrik Tomu, Fredy Paduai. “Bapak saat kita cek di Tomu dan Taroy, papan lantainya menggunakan kayu Matoa, ini yang menjadi masalah, sehingga masyarakat mau pembangunan rumah di tahap pertama yang sudah selesai, harus diganti lantainya di tahap berikutnya,” kata Paduai.
Sementara salah satu tokoh perempuan menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya karena rumah yang diabngun tidak sesuai harapan warga.
“Saya ingin menangis, rumah tidak cocok, rumah di Tanah Merah (wilayah Selatan, Distrik Sumuri) dibangun mewah, minyak mereka ambil dari sini (Sebyar), tapi di sini (wilayah Utara) bangun tidak layak, kayu pun beda – beda,” ujarnya.
Menanggapi keluhan masyarakat Sebyar ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berjanji bersama Pemda Kabupaten Teluk Bintuni akan memanggil pihak BP Tangguh.
“Semua sudah jelas ya.. Kita akan tindak lanjuti, nanti kita akan panggil pihak perusahaan,” kata gubernur.
Dalam sambutannya, dikegiatan itu, Dominggus Mandacan juga menegaskan bahwa pembangunan rumah ini harus selesai tepat waktu. Karena sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan pihak BP Berau Ltd, tertanggal 21 Desember 2016, akan dibangun sebanyak 456 unit dengan jangka waktu 4 tahun.
“Ini dimulai 2018 ya.. 2018, 2019, 2020, 2021 harus selesai, kan 4 tahun to.. Ini hasil AMDAL ini keputusan harus dilaksanakan, kan begitu,” tegas gubernur.
Gubernur mengakui dar total 456 unit dan baru selesai 21 unit, banyak masalah yang dihadapi. Tetapi diharapkan komitmen penyelesaian harus tepat waktu. Sejak Juli 2018, sampai awal 2020, rumah yang sudah selesai baru 21 unit tersebar di Distrik Weriagar 5 unit, Tomu 13 unit dan Taroy 3 unit.
Dari pantauan, di Distrik Weriagar, rumah yang selesai bangun berdiri di tanah lumpur, belum ada fasilitas jalan jembatan penghubungnya. Pada saat pengresmian rumah, gubernur bersama rombongan harus melewati jembatan darurat untuk sampai di salah satu rumah yang telah rampung pembangunannya.
Selain perumahan program ini juga akan membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial. Untuk infrastruktur dasar yakni pembangunan talud penahan abrasi di bagian sungai dan pantai. Sementara infrastruktur sosial seperti rumah posiandu, dan lapangan olah raga. (at/bm)
