BINTUNI,KLIKPAPUA.COM–Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2021 melalui Video Conference (Vicon) di aula Sasana Karya Kantor Bupati, Senin (4/5/2020).
Hadir dalam forum OPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten adalah, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, Kepala Bapelitbangda Alimudin, Kepala BPKAD Herman Kayame, pimpinan OPD. Sedangkan pimpinan OPD dan Kepala Distrik yang tidak hadir, dapat mengikuti melalui video conference.
Bupati Kasihiw dalam sambutan mengatakan, Musrenbang RKPD dan forum OPD tahun 2020 dilaksanakan dalam situasi yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Karena saat ini pelaksanaanya ditengah pendemi Covid-19.
Pemerintah, kata Bupati, telah menetapkan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga warga diminta tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah., menjaga jarak, selalu cuci tangan dan pakai masker.
PSBB telah berdampak pada produktivitas, terutama di sektor perekonomian. Banyak orang sudah kehilangan pekerjaan, berapa sektor yang terpapar pendemi Covid-19, sehingga berbagai dampak sudah bias ke berbagai sektor, termasuk kondisi keuangan Negara saat ini.
Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fiscal secara radikal, yang membuat daerah harus menerima pemangkasan anggaran dari berbagai sumber penerimaan seperti DAU, DAKDBH, DD dan dana Otsus. “Karena itu, saya mengajak seluruh OPD,Distrik,BUMN,BUMD,TNI/Polri dan seluruh masyarakat dapat bergotong- royong dan bersinergi melakukan pencegahan penyebaran Covid-19,”tutur Bupati, sesuai rilis yang diterima klikpapua.com Senin malam dari Humas dan Protokol Setda Teluk Bintuni.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, dirinya telah memerintahkan Tim Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 bersama OPD terkait, segera menyiapkan skema penanganan dampak pandemic Covid-19 secara tepat dan tepat, terutama dampak ekonomi dan dampak social serta penyiapan jaringan pengaman sosial.
Pemerintah Teluk Bintuni juga telah menetapkan jaringan pengaman social berupa Bantuan Langsung non Tunai berupa bahan makanan kepada masyarakat terdampak sebanyak 13,500 paket bama untuk 3 bulan kedepan.
Dimulai dalam Surat Edaran Bupati Teluk Bintuni Nomor 900/051/BUP-TB/IV/2020 tentang Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19. Dan sumber paket bama, ada yang ditangani masing-masing distrik melalui refocusing dana padat karya sebesar Rp 500 juta per distrik. “Adapula bansos tunai yang ditangani masing- masing kampung melalui refocusing dan realokasi dana desa. Pemerintah daerah juga sedang menata ketahanan pangan melalui buffer stok berupa beras sebanyak 150/500 ton,” katanya.(at)
