BINTUNI,KLIKPAPUA.com— Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Teluk Bintuni, Alimudin Baedu pada Musrenbang RPJMD di Gedung Serbaguna memaparkan tujuh isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD 2021-2026.
Ketujuh isu strategis tersebut, yakni kualitas SDM yang berdaya saing, pembangunan infrastruktur daerah 3 T yang partisipatif kolaboratif, perekonomian yang berbasis kesejahteraan dengan mengoptimalkan potensi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan investasi yang berkelanjutan, Bintuni yang bersatu dan keberagaman, reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan serta penanganan pandemi COVID-19 dan harus alokasikan anggaran secara ketat.
Ketujuh isu strategis pembangunan ini dijabarkan dengan sejumlah permasalahan dari akar rumput hingga ditingkat pengambil kebijakan yang jika dijabarkan, di antaranya,
luas wilayah Bintuni yang tiga kali lipat dari Surabaya, sehingga membutuhkan strategi pembangunan yang diwujudkan dalam infrastruktur dengan membangun konektifitas dari pusat pertumbuhan Babo, Arandai, Merdei dan Sumuri.
“Dari Babo kita ingin membangun konektifitas darat, laut dan udara, bupati sudah memberikan arahan Bandara Babo harus di perpanjang dari 1200 menjadi 1400, supaya perjalanan menempuh udara tidak perlu lagi transit di Manokwari,” kata Alimudin.
Hal ini dimaksudkan agar ada pertumbuhan ekonomi yang berputar di Babo tidak ke daerah lain. “Selama ini kita keluar Bintuni naik mobil ke Manokwari tetesan ekonomi turun di Mansel, ini yang kita mau rubah, dari Bintuni ke Babo dari Babo ke mana-mana,” katanya.
Sejumlah isu lain adalah persoalan pendapatan perkapita Teluk Bintuni yang tinggi, namun penduduk Bintuni miskin, sehingga perekonomian perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan dengan membangun konektifitas. “Konektifitas kita bangun sehingga perekonomian singgah di Bintuni tidak di daerah lain, termasuk orang-orang dari LNG Tangguh mau tidak mau tetap membeli di Babo,” ungkapnya lagi.
Hal-hal seperti ini menurut Alimudin perlu dikaji untuk mendorong dan optimalkan potensi daerah, karena selama ini daerah tidak memiliki potensi yang di dorong, sehingga perekonomian jalan di tempat, akibatnya PAD Bintuni dari sebelumnya Rp60 Miliar turun menjadi Rp55 Miliar.
Dari sejumlah permasalahan ini pemerintah daerah memiliki sembilan agenda perioritas pembangunan, yakni peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan dan penanganan ketimpangan wilayah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas, pengembangan potensi dan pengembangan wilayah strategis , percepatan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih inovatif dan melayani, mendorong perusahaan daerah untuk meningkatkan PAD, menciptakan harmoni kehidupan masyarakat dalam keberagaman.
“Semua agenda perioritas ini merupakan wujud penjabaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Teluk Bintuni,” terangnya. (dr)
