DPRD Teluk Bintuni gelar RDP dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPRD sementara Ruko Panjang, Selasa (5/4/2022).
BINTUNI,KLIKPAPUA.com–DPRD Teluk Bintuni Selasa (5/4/2022) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di kantor DPRD sementara Ruko Panjang.
Ketua DPRD Simon Dowansiba kepada wartawan mengatakan, RDP ini merupakan bagian dari fungsi kontrol DPRD yakni pengawasan terhadap anggaran daerah yang telah di tetapkan. “Ini adalah bagian dari fungsi DPRD mengawal APBD terutama berkaitan dengan sistem keuangan penggunaan anggaran APBD,” ujar Simon.
Dikatakan, sebelumnya banyak terjadi keluhan di masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi Teluk Bintuni, hal inilah yang menginisiasi DPRD untuk memanggil pemerintah daerah berkaitan dengan anggaran daerah yang akan atau sedang digulirkan.
“Masalah teknis penggunaan anggaran di lapangan ini banyak masyarakat bertanya kenapa begini kita DPR kan punya fungsi pengawasan dan monitoring terhadap APBD agar berjalan maksimal sehingga triwulan pertama ke dua supaya harus berjalan supaya jangan ada hambatan dan jangan sampai masyarakat ini demo,” katanya lagi.
Keterlambatan-keterlambatan pembayaran juga menjadi isu penting dalam RDP tersebut, seperti gaji ratusan tenaga honor yang hampir empat bulan lamanya belum dibayarkan. Pembayaran uang buka pintu pembangunan LNG Tangguh bagi masyarakat Sebyar sebesar Rp32,4 Miliar dan sejumlah isu penting lainnya.
“Memang kita maklumi karena aturan UU yang mengatur seperti itu sehingga mengalami keterlambatan, karena dari hasil evaluasi tidak hanya Bintuni saja tapi ada 43 kabupaten yang terlambat,” katanya.
Dari hasil penjelasan Pemda pada rapat tersebut, sekarang ini tinggal mekanismenya saja, proses penjabaran bupati semua sudah jalan hanya tinggal kendala di pelaksananya saja. (dr)
