Warga melapor sekaligus menyerahkan barang bukti ke Bawaslu Raja Ampat. (Foto: Ist)
WAISAI, KLIKPAPUA.com–Terkait dugaan praktik money politik dilakukan calon tunggal di kompleks perumahan 300 Waisai Kota dan Kampung Urbinasopen, sejumlah warga melapor sekaligus serahkan barang bukti uang Rp 1.250.000 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat, Senin (14/12/2020).
Adapun bukti yang di kasih, 5 amplop pecahan uang 100 ribu total 1 juta dan pecahan uang 50 ribu total 250 ribu. Tak hanya money politik warga juga laporkan dugaan penggelembungan suara pada TPS 02, Kelurahan Waisai Kota. Pada TPS 02 ini jumlah pemilih didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 286 orang, pengguna hak-hak pilih didalam DPT sama jumlah 286 orang. Lalu, pemilih menggunakan e – KTP atau DPTb 90, maka total keseluruhan 376 pengguna hak pilih. Namun, di dalam prakteknya tidak semua pemilih gunakan hak politiknya/ hak pilih pada 9 Desember 2020 lalu.
Tim Advokasi Kolom Kosong (TAKOS) Raja Ampat, Abraham Umpain Dimara kepada wartawan usai melapor ke Bawaslu, mengungkapkan bahwa puluhan warga akhirnya menngeruduk kantor Bawaslu dihari ini tak lain hanya melaporkan dugaan praktek politik uang yang dilakukan tim paslon di pilkada 9 Desember lalu.
Dibeberkannya, kejadian praktek money politic yang dilaporkan ke kantor Bawaslu ada di TPS Kompleks Perumahan 300, sama Urbinasopen Distrik Waigeo Timur. Tidak hanya itu pihaknya pula melaporkan terkait dugaan pelanggaran yang lain saat Pilkada. Seperti, penggelembungan suara juga penghilangan hak suara pemilih sah yang terdaftar dalam DPT.
Penghilangan suara pemilih dimaksud, dilakukan terstruktur oleh oknum petugas KPPS. Dimana, warga yang ada nama pada DPT tentu mendapat undangan jika tidak ada boleh pakai KTP penting terdaftar didalam DPT, ada nama di tempel di TPS. Tapi realita di lapangan, banyak warga tak terdaftar dalam DPT tapi mencoblos menggunakan KTP.
“Ini pelanggaran, dan PKPU No. 18 tahun 2020 sangat jelas bahwa, penentuan seseorang jadi pemilih, dan menggunakan hak pilih sah harus terdaftar di DPT. Kalau jika tidak mencoblos di TPS yang nama terdaftar, bisa memilih di TPS lain tetapi dibuktikan dengan surat keterangan pindah memilih. Ini tidak jalan, banyak pemilih siluman,” ujar Abraham.
Dugaan kecurangan lainnya, formulir daftar hadir yang di siapkan dalam pemungutan suara harusnya berlogo KPU. Tapi KPPS membuat daftar hadir tersendiri tanpa berlogo KPU, sekarang berita acara diisi kemana apakah di kotak suara atau tidak. “Kita berharap Bawaslu profesional untuk kerja proses laporan – laporan ini, lebih khusus politik uang, harapnya.
Seorang Warga yang melihat pemberian uang itu, Yoppi Urbinas menceritakan bahwa, money politic ini berlangsung tanggal 8 Desember sekitar pukul 21.00 WIT. Dimana, seorang pria mengaku tim calon tunggal inisial M keliling dikampung dan mendatangi pemilih inisial A, dan berikan uang pecahan Rp 100 ribu. Lalu M keluarkan bahasa jangan mau ikut orang.
“Jadi malam itu, M bicara ke anak perempuan jangan ikut sembarang orang. Jadi besok pilih calon saja, sambil memberikan uang pecahan Rp 100 ribu. Praktik money politic ini terjadi di Kampung Urbinasopen Waigeo Timur. Setelah M berikan, adik perempuan yang menerima ini langsung ambil dan kubur di pinggiran pantai,” bebernya Yoppi.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Markus Rumsowek lewat staf devisi hukum dan penindakan pelanggaran, Mario Wiran ketika di konfirmasi sejumlah awak media membenarkan adanya laporan para warga terkait dugaan praktek money politics di Pilbup 9 Desember 2020 tersebut. Tanda bukti penerimaan laporan nomor: 17/ LP/ PILKADA/ PB – 07/ 34.04/ X/ 2020.
“Tahapan selanjutnya, kita akan lakukan kajian – kajian untuk keterpenuhan unsur-unsur pasal pelanggaran yang disangkakan. Kita juga telah lakukan klarifikasi, juga kumpulkan keterangan saksi-saksi terkait laporan itu. Total uang yang kita terima sebagai barang bukti yaitu pecahan uang kertas 100 ribu total 1 juta serta pecahan 50 ribu total 250 ribu, ” katanya. (djw)
