Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) disambut baik oleh warga masyarakat yang ada di Kampung Siwi, Distrik Momiwaren.
RANSIKI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melakukan pengobatan massal selama tiga hari di Kabupaten Manokwari Selatan, lebih tepatnya di Distrik Momiwaren dan Distrik Ransiki.
Sesuai pantauan klikpapua.com, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) disambut baik oleh warga masyarakat yang ada di Kampung Siwi, Distrik Momiwaren. Masyarakat yang sejak pukul 07:30 WIT telah mendatangi Balai Kampung Siwi untuk menerima pengobatan gratis dan pemberian susu bagi balita yang ada di kampung tersebut.
Dalam kesempatan ini Dinas Kesehatan Provinsi juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, beserta BPJS Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, untuk mendata warga Kampung Siwi yang belum memiliki KK, KTP dan BPJS Kesehatan.
Koordinator UKBM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Abdul Haris Renyaan mengatakan, pelaksanaan UKBM akan dilaksanakan di tiga titik pelayanan di Kabupaten Manokwari Selatan. Hari ini akan dilakukan pelayanan di Kampung Siwi, besok akan dilakukan di Kampung Dembek dan Pendopo Kantor Bupati Manokwari Selatan di Ransiki.
Koordinator UKBM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Abdul Haris Renyaan
“Kegiatan hari ini yang kami lakukan yakni pengobatan gratis, imunisasi, pemberian obat-obatan dan susu gratis bagi anak-anak balita usia 1-3 tahun, serta pelayanan dukcapil dan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat yang belum memiliki KK, KTP dan Kartu BPJS Kesehatan,” ungkap Abdul Haris Renyaan saat ditemui, Rabu (22/11/2023 ).
Menurutnya, pemberian tablet tambah darah bagi kaum wanita dan susu bagi balita untuk menekan angka stunting yang ada di kampung-kampung di Kabupaten Manokwari Selatan.
“Selain itu keterlibatan BPJS Kesehatan dan Dukcapil Kabupaten Manokwari Selatan bertujuan untuk memback-up data warga yang belum memiliki KK dan KTP atau yang bermasalah pada KTP dan KK, selain itu BPJS juga untuk membantu warga ketika dirujuk kerumah sakit,” tuturnya.
Lanjut Abdul Haris mengatakan bahwa selama ini banyak yang bermasalah dengan NIK dan BPJS, sehingga pihaknya berkolaborasi, agar masalah yang sering ditemui bisa diselesaikan.
“Jangan sampai ketika ada rujukan di minta BPJS Kesehatan dan KTP tidak ada, maka ini yang mau kita selesaikan. Kami berupaya agar masyarakat nantinya tidak kesulitan saat berobat nantinya, karena saat ini semua berbasis By name by addres, juga NIK. Ini yang harus kita jalankan sehingga kedepan layanan kesehatan bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan,” tegasnya.
Dalam pelayanan UKBM diharapkan semua masyarakat bisa terlayani, sehingga apa yang ditemukan nantinya bisa dilihat dan evaluasi kembali. Terutama di unit pelayanan apa yang menjadi kendala selama pelayanan. “Agar kita di provinsi juga tahu apa kendalanya. Kalau kita cuma lihat dan tidak turun lihat apa yang ada di lapangan. Harapannya masyarakat bisa terlayani dan apa yang menjadi kekurangan dan masalah di lapangan bisa diperbaiki terkait unit layanan kita di lapangan,” harapnya. (red)
