BINTUNI,KLIKPAPUA.COM– Terkait surat permohonan dari tersangka ND Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dinilai Advokat Muda Papua Barat, Yohanes Akwan tidak menyalahi aturan.
Pasalnya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 bab V tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana fungsi, tugas dan peran dari Majelis Rakyat Papua adalah pemerintah yang bertugas melindungi hak-hak dasar dari rakyat Papua.
Salah satu fungsi di dalam adalah perlindungan terhadap perempuan Papua. “ND itu adalah salah satu perempuan Papua yang hari ini yang menjadi notaris, dia perlu dilindungi. Karena keberadaan Orang Papua menduduki posisi-posisi seperti itu sangat minim sekali. Dan dia (ND,red) tidak boleh dikriminalisasi,” jelas Yohanes Akwan yang menghubungi klikpapua.com Kamis (11/6/2020) malam via telepon.
Yohanes mengingatkan bahwa ND merupakan perempuan Papua yang perlu mendapat perlindungan. “MRPB belah dia, tidak ada salahnya. Ketika satu perempuan Papua tidak bisa dibelah, dimana kewenangan MRPB itu, sebagai pemerintah yang kemudian bertugas melindungi hak-hak dasar daripada rakyat Papua,” katanya.
Sehingga menurut Yohanes Akwan, MRPB memang harus bersikap. Dan mesti harus dihargai, bahwa MRPB adalah lembaga representatif yang bisa memberikan perlindungan. “Dan Negara bisa memiliki sebuah yang namanya pengampunan-pengampunan. Ada pengecualian-pengecualian. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini,” ujarnya.
“Saya lebih ingin mengatakan bahwa dia (ND,red) itu Orang Papua. ND adalah OAP dari mamanya (Rumadas). MRP harus usahakan perlindungan atas permohonan yang diajukan oleh ND, karena itu MRPB bekewajiban dan tugas MRPB salah satunya adalah pokja khusus menangani isu perempuan, maka MRPB harus melindunginya dan itu bukan merupakan tindakan, melawan hukum, dan juga MRPB bisa meminta pembebasan hukuman bagi yang bersangkutan. Di sini MRPB dituntut perannya dalam melindungi perempuan,” sambungnya.(red)
