MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyampaikan berbagai kendala pelayanan dan keterbatasan fasilitas yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (28/5/2025).
Wakil Bupati (Wabup) Manokwari, H. Mugiyono, mengatakan kunjungan tersebut merupakan momentum penting untuk menunjukkan langsung kondisi di lapangan kepada Komisi IX DPR RI.
“Dari hasil peninjauan bersama, ditemukan banyak kekurangan yang menjadi kendala bagi RSUD Manokwari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mugiyono.
Ia berharap kunjungan ini dapat mendorong perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang ada.
“Tadi melalui Direktur RSUD, kami telah menyampaikan proposal kepada Kementerian Kesehatan terkait berbagai kebutuhan penting yang harus segera dipenuhi,” tambahnya.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah tingginya angka kematian bayi yang melebihi angka kematian ibu, yang menunjukkan lemahnya fasilitas penanganan kasus darurat di rumah sakit tersebut.
Sementara itu, Direktur RSUD Manokwari, drg. Yannie Febby Martina Lefaan, menjelaskan bahwa RSUD Manokwari menghadapi tantangan finansial karena belum mampu mandiri secara anggaran dan masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
“Anggaran operasional, termasuk digitalisasi layanan, menjadi prioritas. Namun, rumah sakit masih kesulitan karena statusnya sebagai rumah sakit tipe C, padahal sering menangani kasus dengan kompleksitas tipe B,” ungkap Yannie.
Ia menambahkan, ketiadaan rumah sakit tipe A dan B di wilayah Manokwari menyebabkan seluruh rujukan tertuju ke RSUD Manokwari.
Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jenis layanan yang diberikan dan besaran biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan.
“Biaya dari BPJS masih berdasarkan klasifikasi tipe C, sementara tindakan yang kami lakukan banyak yang masuk kategori tipe A dan B. Ini menyebabkan adanya selisih anggaran,” jelasnya.
Yannie berharap, melalui kunjungan Komisi IX DPR RI, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan peningkatan status RSUD Manokwari serta memberikan dukungan anggaran dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
“Dengan peningkatan status dan dukungan tersebut, layanan kesehatan di Kabupaten Manokwari akan menjadi lebih layak dan bermutu,” tandasnya. (mel)
