MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menegaskan kepada para kepala kampung untuk menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa wilayah.
Jabatan yang diamanahkan warga harus dijalankan dengan integritas, keteladanan, transparansi, serta kepedulian terhadap kebutuhan publik.
Pesan tersebut disampaikan Mugiyono saat memberikan pembekalan kepada kepala kampung di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (18/8/2026).
Ia mengingatkan bahwa kepala kampung memiliki tanggung jawab besar sebagai figur pemimpin yang berada paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Memimpin sejatinya adalah melayani, bukan menguasai wilayah. Kepala kampung adalah pemimpin masyarakat, menjadi teladan, pengayom, pelayan sekaligus penggerak pembangunan,” ujar Mugiyono.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui sikap jujur dan adil. Kepala kampung diminta merangkul seluruh warga tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki perbedaan pilihan saat proses pemilihan.
Mugiyono juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan kampung. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alokasi anggaran serta program kerja yang dijalankan.
“Kalau kampung mendapatkan dana sekian, tidak usah disembunyikan. Harus transparan dalam kebijakan maupun pengelolaan pemerintahan,” tegasnya.
Selain mendorong partisipasi warga dalam merencanakan program pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sumber daya alam.
Mugiyono meminta agar tertib administrasi tetap diutamakan. Bagi kepala kampung yang belum fasih menggunakan teknologi.
Ia menyarankan agar memanfaatkan sekretaris kampung atau potensi pemuda setempat, serta mengikuti pelatihan yang disediakan pemerintah daerah.
“Administrasi itu nomor satu. Kalau belum bisa menggunakan komputer, manfaatkan sekretaris kampung dan warga yang memiliki kemampuan,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Bupati juga mengingatkan kepala kampung agar disiplin dalam mengelola dana desa. Setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari kegiatan fiktif.
“Jangan sampai jabatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepala kampung harus hati-hati karena godaan ketika memegang uang itu tinggi,” tegas Mugiyono.
Sebagai penutup, ia merangkum empat kunci utama yang harus dipegang teguh setiap kepala kampung, yaitu memahami kondisi warga, melayani, mengayomi, serta membangun dan memberdayakan masyarakat.
Sinergi dan komunikasi yang intensif antara kampung, distrik, dan pemerintah kabupaten diyakini menjadi kunci percepatan kemajuan daerah. (mel)
