MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan Papua Barat dalam pelaksanaan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2023, Tim 9 Penilai Paritrana Award 2023 tingkat Provinsi Papua Barat melakukan penilaian berupa wawancara kepada para kandidat, Rabu (28/2/2024) disalah satu hotel Manokwari.
Tim 9 Paritrana Award Papua Barat diketuai oleh Pj Sekda Provinsi Papua Barat, sekretaris Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Manokwari Chandra Frans Sitanggang dan 7 anggota lain yang terdiri dari Kepala Disnakertrans, Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja/Buruh.
Kandidat yang masuk nominasi kategori pemerintahan yakni Kabupaten Manokwari dihadiri langsung oleh Bupati Hermus Indou, Manokwari Selatan dihadiri Bupati Markus Waran dan Kabupaten Kaimana Bupati Freddy Thie melalui virtual zoom.
Sementara kandidat Kategori perusahaan atau badan usaha sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan menghadirkan PT Medco Papua Hijau Selaras.
Sektor pertambangan manufaktur dan konstruksi dihadiri oleh PT SDIC Papua Cement Indonesia, Sektor Perdagangan dan jasa oleh PT Hadi Super Market, sektor pendidikan STT Erikson-Trit Manokwari dan sektor jasa keuangan Koperasi Simpan pinjam sumber rejeki doreri Manokwari.
Agus Theodorus Parulian Marpaung, Wakil Kepala bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Musa Tenggara dan Papua dalam sambutannya mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah di Papua Barat untuk mendapatkan penghargaan tertinggi dari tingkat nasional sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya.
“Dengan adanya Paritrana Award ini diharapkan sesuai dengan cita-cita negara untuk memberikan kepastian perlindungan kepada seluruh masyarakat dengan meningkatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucapnya.
Yakob Fonataba, Pj Sekda Papua Barat yang juga sebagai ketua tim 9 paritrana Papua Barat mengatakan, Papua Barat telah mendapatkan penghargaan jaminan sosial tenagakerja tingkat nasional selama 4 tahun berturut-turut. Untuk itu, diharapkan semakin memperluas pemberian perlindungan sosial tenaga kerja.
Dikatakan, tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang telah terlindung dalam program jaminan tenaga kerja di Papua Barat sebanyak 44.998 orang atau 45,8 persen pekerja formal dan 52.710 orang atau 35,54 persen pekerja informal.
“Ini perlu kita tingkatkan untuk memberikan jaminan kalau bisa lebih dari 75 persen,” tuturnya.
Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di Papua Barat telah didukung adanya kebijakan atau Perda nomor 1 dan 02 tahun 2021, dan pada tahun 2023 Pemprov Papua Barat mengeluarkan Pergub nomor 35 tahun 2023 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
“Selaku ketua Paritrana Award tingkat provinsi Papua Barat menyampaikan kepada seluruh tim penilai untuk dapat menggali dan mendorong komitmen Pemda Kabupaten dan pelaku usaha agar berpartisipasi aktif dalam penguatan progam jaminan ketenagakerjaan,” ucapnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari Frans Sitanggang yang juga sebagai sekretaris Tim 9 menjelaskan, mekasnisme wawancara kepada para kandidat mulai dari mempresentasikan materi kepada penilai hingga, memamparkan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sudah berjalan di wilayah kerjanya. (dra)
