MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov dan DPR Papua Barat akan konsultasi ke Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen berdasarkan Inpres 1 tahun 2025.
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan antara TAPD Pemprov bersama Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat, Kamis (17/4/2025) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Dipimpin Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor SIP, Waket I Petrus Makbon, Waket II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun, dan Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere, Kepala BPKAD Papua Barat Agus Nurodi, Kepala Bapenda Papua Barat Bachri Yasin, Kepala Inspektorat Papua Barat serta para anggota dewan.
Sekda Papua Barat menjelaskan, rapat yang dilaksanakan bersama DPR Ppaua Barat membahas terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap tupoksi dewan serta sejumlah kegiatan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat.
“Hari ini kami dari tim anggaran Provinsi Papua Barat tentunya atas ijin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kami TAPD hadir untuk terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tentunya mempunyai dampak terhadap tugas pokok dan fungsi dewan, juga beberapa kegiatan pelayanan publik di provinsi Papua barat,” jelas Sekda Ali Baham.
Karena efisiensi anggaran merupakan kebijakan Pempus sehingga berdasarkan kewenangan yang ada maka dilakukan pemangkasan terhadap perjalanan sebesar 50 persen. “Dan khusus pada DPR Papua Barat kami sepakati akan berkonsultasi dengan kementrian dalam negeri (Kemendagri) untuk kemudian ada solusinya sesuai dengan kondisi daerah kita, ” kata Sekda.
Sehingga fungsi DPR PB sebagai wakil rakyat khususnya pengawasan dan juga fungsi Gubernur dan Wagub sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat berjalan dengan baik. “Misalnya Gubernur dan Wakil Gubernur dalam konteks perjalanan dinas yang harus turun langsung ke kabupaten- kabupaten untuk melihat secara langsung dan jika dipangkas anggaran perjalanan dinasnya lalu aka seperti apa fungsi pengawasan. Begitu juga DPR PB yang berkaitan dengan aspirasi fungsi pengawasan,” ungkapnya.
Ia mengaku, selain perjalanan dinas terdapat sejumlah hal spesifik dari Pemprov Papua Barat yang juga akan dikonsultasikan ke Kemendagri RI, pembina keuangan daerah. “Jadi ada efisiensi dan refocusing. Untuk Efisiensi dalam artian uangnya itu kembali ke negara dan refocuaing dalam pengertian bahwa uangnya di kurangi tetapi tidak di kembalikan ke negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan perjalanan dinas, ” jelasnya.
Pemotongan anggaran perjalanan dinas 50 persen di semua OPD yang kemudian dikembalikan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang sinkron dengan kebijakan nasional. Selain itu, adanya kondisi-kondisi kebutuhan di daerah termaksud stunting, kemiskinan ekstrim, sekolah unggulan, kesehatan dan lainnya.
“Sehingga tadi kami sepakati untuk berkonsultasi dengan kemendagri terutama berkaitan dengan perjalanan dinas ini apakah harus 50 persen semua ataukah bisa dikembalikan lagi untuk perjalanan dinas khususnya DPR PB dan Gubernur, Wakil Gubernur, juga beberapa OPD termasuk Inspektorat Papua Barat, “sebutnya. (rls)
