Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Abdullah Gazam. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Abdullah Gazam menyayangkan sikap Pemerintah Kota Sorong yang sampai saat ini belum membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
“Saya turut merasa prihatin dan kecewa setelah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh beberapa perwakilan pegawai di Kota Sorong,” ungkap Ketua Komisi I DPR Papua Barat kepada klikpapua.com, Sabtu (11/6/2022).
Dikatakan Abdullah, para pegawai ini tidak meminta lebih, hanya sekedar menuntut hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 maupun Permendagri Nomor 27 tahun 2021 maupun Surat Edaran Mendagri tahun 2020 dan regulasi lainnya yang mengatur soal itu.
Diakui dalam Peraturan Pemerintah PP/12/2019 pada pasal 58 menerangkan bahwa pembayaran TPP itu tergantung kondisi keuangan daerah. “Nah disinilah cela pemerintah daerah dengan alasan tidak ada uang,” katanya.
Namun secara etika dan moral, lanjut Gazam, mestinya harus tetap melaksanakan pembayaran TPP tersebut, meski tidak sepenuhnya, yang penting ada yang dibayarkan. “Karena itu akan sangat berarti bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan mereka yang sudah sekian lama mengabdikan dirinya untuk kota ini,” ucapnya.
Hal ini juga menurut Gazam berkaitan dengan janji Walikota Sorong. Pada pertemuan bersama DPRD Kota Sorong disepakati akan dibayarkan. Tapi sampai saat ini tak kunjung ada solusinya. “Itulah sebabnya mereka menagih janji tersebut,” tandas Gazam.
Guna merespon apa yang menjadi harapan pegawai Kota Sorong, Gazam mengaku Senin mendatang dirinya beberapa anggota dewan lainnya akan berkunjung ke kantor Walikota Sorong.
Ia berharap bisa bertemu dan membicarakan persoalan tersebut dan dapat dicarikan solusinya. Namun jika menemui jalan buntu maka tidak ada pilihan lain dirinya siap memimpin demonstrasi di kantor Walikota Sorong.
“Sekali lagi mohon maaf, ini bukan soal suka dan tidak suka, tetapi ini persoalan hajat hidup orang banyak, karena jeritan tangisan mereka menyesakkan dada, mengingat persoalan ini sudah terlalu lama digantung,” katanya.
“Karena jujur kebanyakan di antara mereka ini yang setiap bulannya harus berurusan dengan cicilan di bank, cicilan rumah tinggal, mana lagi memikirkan kebutuhan hidup mulai dari anak sekolah dan lain-lain, itu sebabnya TPP begitu sangat berarti bagi mereka, karena kalau harap gaji saja belum tentu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Intinya kalau ingin kinerja mereka maksimal maka kesejahteraan mereka juga harus menjadi prioritas untuk diperhatikan,” tutup Gazam. (aa)
