MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Barat mendorong pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai lembaga terpisah dari Satpol PP.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemadam Kebakaran yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (2/6/2024).
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Papua Barat, Markus Suruan, menyampaikan selain pembentukan lembaga tersendiri, sejumlah persoalan turut menjadi fokus pembahasan dalam rakor tersebut.
“Permasalahan yang dibahas antara lain peningkatan kapasitas aparatur damkar, penyediaan sarana dan prasarana pemadam serta penyelamatan,” jelas Markus.
Selain itu lanjut Markus, ketersediaan anggaran, perlindungan hukum bagi personel saat bertugas, pembentukan relawan damkar di kabupaten/kota, serta jaminan keselamatan kerja.
Rakor ini diikuti oleh enam kabupaten di Papua Barat. Markus menambahkan bahwa Kabupaten Kaimana menjadi satu-satunya daerah yang telah membentuk lembaga pemadam kebakaran dan penyelamatan secara mandiri.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Edi Suharmanto.
Dalam sambutannya, Edi menegaskan bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya sebatas memadamkan api, tetapi juga meliputi upaya penyelamatan dalam berbagai situasi darurat.
“Pemadam kebakaran merupakan urusan wajib dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaannya harus mengacu pada standar pelayanan minimal. Petugas damkar wajib tiba di lokasi maksimal 15 menit setelah menerima laporan,” tegas Edi.
Menurutnya, untuk memenuhi standar tersebut, pemerintah daerah perlu melengkapi berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemadaman dan penyelamatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Seorang petugas damkar harus memiliki sikap humanis, karena mereka tidak hanya berhadapan dengan api, tetapi juga berperan dalam menangani berbagai persoalan kemanusiaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Nicolaus Untung Tike, menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme petugas pemadam kebakaran agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.
“Dengan pengelolaan anggaran secara mandiri melalui lembaga yang dibentuk khusus, diharapkan pelayanan pemadam kebakaran bisa lebih optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Niko.
Ia juga berharap seluruh pemerintah kabupaten di Papua Barat segera merespons kebutuhan pembentukan lembaga damkar di wilayah masing-masing untuk meminimalkan risiko dan kerugian akibat kebakaran. (dra)
