MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM— Sesuai mekanisme internal Partai Golkar, untuk menentukan unsur pimpinan DPRD akan ditentukan oleh pengurus DPP Golkar. Pengurus daerah diberikan kewenangan mengusulkan minimal tiga nama, untuk diputuskan.
Pengurus DPD Golkar Papua Barat dalam waktu dekat akan menggelar rapat pleno, untuk menentukan tiga nama tersebut. “Ditingkat kabupaten sudah 8 kabupaten yang melakukan rapat pleno. Tersisah lima kabupaten yang belum. Paling lambat bulan depan, provinsi juga akan melakukan pleno,” ujar Ketua DPD GOlkar Papua Barat, Rudi Timisela yang ditemui di sela-sela pelantikan anggota DPRD Manokwari,Selasa (27/8/2019) di Sogun.
Mekanisme tersebut, menurut Rudi, bukan hal yang baru di Golkar, karena kader sudah memahami mekanisme aturan main di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Setelah pleno ditingkat kabupaten dan provinsi selesai, masing-masing usulan itu akan segera dilanjutkan ke DPP Golkar di Jakarta.
Untuk Provinsi Papua Barat, Golkar semua kabupaten/kota menduduki posisi unsur pimpinan dewan, kecuali hanya di Kabupaten Mansel. “Untuk kabupaten/kota kami menempati unsur pimpinan wakil ketua dan ketua. Sementara untuk DPR Papua Barat sudah dipastikan akan diduduki oleh Golkar,” ujar Rudi. (bm)
