MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPR Papua Barat bersama OPD setempat diwarnai minimnya kehadiran OPD, Senin (11/5/2026).
Ketua Pansus LKPJ DPR Papua Barat, Irsan Lie, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena RDP merupakan bagian penting dalam evaluasi program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Undangan rapat sudah dibagikan beberapa hari lalu dan rapat dimulai pukul 09.00 WIT. Anggota pansus sudah lengkap, namun OPD yang diundang baru satu yang hadir,” kata Irsan.
Ia menjelaskan RDP pembahasan LKPJ dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan pembagian beberapa sesi yang melibatkan sejumlah OPD.
Menurutnya, pansus akan melakukan sinkronisasi antara dokumen LKPJ yang telah disampaikan gubernur dalam rapat paripurna dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, pansus juga memverifikasi dokumen realisasi anggaran serta pelaksanaan program dari masing-masing OPD.
“Kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen LKPJ, dokumen realisasi anggaran dan program, serta fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.
Irsan menegaskan kehadiran OPD sangat menentukan karena akan memengaruhi kesimpulan dan rekomendasi pansus terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ia menyebut pansus akan memberikan catatan khusus terhadap OPD yang tidak hadir dalam RDP tersebut.
Selain membahas realisasi program dan anggaran, pansus juga menyoroti tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Kami juga ingin melihat sejauh mana pemerintah provinsi menindaklanjuti temuan BPK,” ucapnya.
Setelah seluruh rangkaian RDP selesai, pansus akan menyusun catatan dan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR Papua Barat yang direncanakan berlangsung pada Sabtu mendatang. (red)
