MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Ramainya dugaan penyimpangan BBM subsidi di ruang publik Papua Barat, menarik perhatian anggota Komisi XII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Dua anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Barat, Alfons Manibui dan Cheroline Chrisye Makalew, Minggu (26/4/2026), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua SPBU di Manokwari. Keduanya datang bersama Bambang Hermanto, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Sasaran pertama sidak, SPBU Nomor 84.983.02 milik PT Agung Irian Permai di Jl. Drs. Esau Sesa Kelurahan Wosi, Manokwari Barat. Kedatangan anggota DPR RI dan BPH Migas yang didampingi Arif Khakim, Sales Area Manager (SAM) Papua Barat, Sales Branch Manager (SBM) Papua Barat 2 (Ahmad Sofyan) dan SBM Papua Barat 1, Yunus Muharrahman, ditemui Iksan, Manager SPBU.
Kepada Iksan, Alfons menanyakan banyak hal terkait aktivitas penjualan BBM, baik yang subsidi maupun non subsidi. Termasuk menanyakan jam buka pelayanan, dimulai jam berapa sampai tutup jam berapa.
“Apakah pagi sebelum membuka pelayanan umum, ada aktivitas penjualan khusus? Karena di medsos ini lagi rame (dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi),” tanya Alfons.
Pertanyaan ini dijawab Iksan, tidak pernah ada. Namun jika ada masyarakat pernah melihat aktivitas pengoperasian nosel BBM sebelum jam pelayanan umum dibuka, itu adalah aktivitas mengukur takaran. “Jadi itu bukan penjualan,” kata Iksan.
Dalam inspeksi ini Alfons juga bertanya langsung ke sejumlah pengemudi kendaraan roda empat, terkait pelayanan penjualan BBM Subsidi. Dari informasi yang beredar, barcode untuk pembelian BBM Subsidi, bisa dilakukan secara berulang oleh orang yang sama dalam satu hari.
Menanggapi ini, Arif Khakim, Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan pernah adanya praktik nakal dari oknum pemilik kendaraan. Katanya, mereka memalsukan plat nomor kendaraan, kemudian didaftar ke Pertamina untuk mendapatkan barcode. “Kami pernah mendapati itu,” kata Arif.
Di SPBU ini, rombongan dari Jakarta ini juga inspeksi ke ruang CCTV kantor PT Agung Irian Permai, tempat memonitor kendaraan yang mengisi BBM. Menyaksikan tampilan layar monitor CCTV, Bambang Hermanto, Komite BPH Migas, minta agar manajemen pengelola SPBU memperbaikinya.
“Resolusi gambarnya dibenahi lagi, agar lebih jelas visualnya,” kata Baher, sapaan populer Bambang Hermanto.
Dari ruang CCTV, rombongan bergerak ke gudang penyimpanan tabung LPG milik PT Agung Irian Permai. Kesempatan ini untuk memastikan, tidak ada penimbunan LPG yang bisa memicu kenaikan harga.
Dari SPBU di jalan baru, Alfons dan rombongan bergeser ke SPBU Nomor 83.983.02 yang dikelola PT Irman Jaya Martabe. Di tempat ini, Komisi XII DPR RI yang membidangi masalah ESDM dan Lingkungan Hidup ini, menyampaikan ke pengelola SPBU, agar menjalankan usahanya sesuai aturan.
“Jangan ada penjualan BBM subsidi untuk kebutuhan industri. Karena yang kami dengar, banyak praktik seperti itu,” tandas Alfons.(rls/red)
