Pj Gubernur Waterpauw Sebut Banyak Keberpihakan Terhadap OAP pada 21 Produk Perdasi dan Perdasus

0
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan bahwa 21 Perdasus dan Perdasi yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan  ketentuan UU Otsus ke dalam kepentingan yang ada di Papua.
Terutama kepada masyarakat OAP (Orang Asli Papua). “Di dalam itu banyak keberpihakan-keberpihakan kepada masyarakat Orang Asli Papua, ” ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Senin (8/8/2022).
Sebelumnya, Pj Gubernur mengatakan telah membaca catatan dari Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat yang menyatakan agar 21 regulasi itu harus dikawal oleh masyarakat OAP dan dikhawatirkan isi dalam regulasi itu tidak berpihak kepada OAP.
Menurutnya, telah diselesaiakan sebuah PR (pekerjaan rumah) dengan menerjemahkan dan mengimplementasikan ketentuan daripada UU Otsus Nomor 2 tahun 2021 sebagaimana turunannya yaitu PP nomor 106 dan 107.
“Bagaimana menerjemahkan UU Otsus itu kita sudah rangkum kepentingan masyarakat OAP. Banyak keberpihakan yang kita muat dalam isi 21 Raperdasi dan Raperdasus tersebut,” tandasnya.
Pj Gubernur memberikan apresiasi kepada kerja-kerja DPR Papua Barat, ketua komisi, Bapemperda  dan fraksi-fraksi yang sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperjuangkan  21 Peraturan Daerah  yang diberi waktu satu tahun oleh Pemerinrtah Pusat.
“Dengan adanya upaya yang dilakukan ini  Bapemperda DPR Papua Barat didampingi langsung Biro Hukum Kemendagri dan kementrian lembaga lainnya dapat menyelesaikan 21 regulasi tersebut,” ujarnya
Lanjut Pj Gubernur, di Papua sama sekali belum ada, sementara di Papua Barat mendapat dukungan kuat dari para pimpinan DPR Papua Barat dan jajarannya, mulai dari proses penyusunan bahkan pengesahan dan proses di kementrian.
“Itu karena kita semua bisa memberikan keyakinan  kepada rekan-rekan kita  tentang pentingnya Peraturan Daerah itu. Setelah ditetapkan karena batas waktu 1 bulan  konsultasi di Jakarta,  maka akan diterjemahkan dalam peraturan-peraturan gubernur. Ada Kewajiban kita sebanyak 93  peraturan gubernur yang harus kita  buat, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.(aa)

 

 

SPACE
SPACE
SPACE
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.