Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw resmi menandatangani
nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rancangan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rancangan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023.
Dalam rapat rapat paripurna DPR Papua Barat, Senin (5/12/2022). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua IV DPR-PB Cartenz Inigo Ortez Malibela, yang dihadiri unsur pimpinan, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, beserta seluruh anggota DPR-PB dan Asisten II Papua Barat beserta pimpinan OPD.
Cartenz Inigo Ortez Malibela secara langsung mencabut skorsing dan rapat paripurna dibuka dan terbuka secara umum.
Pantauan klikpapua.com sebelum penandatangan sempat terjadi instruksi kepada pimpinan rapat dan unsur pimpinan oleh benerapa anggota fraksi. Ketegangan sempat terjadi 15 menit hingga dua anggota fraksi memilih untuk meninggalkan ruang rapat. Namun rapat paripurna tetap berjalan hingga selesai.
Cartenz Inigo Ortez Malibela menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan agenda rapat paripurna. Dimana diketahui bahwa dalam rapat paripurna sebelumnya telah didahului dengan penjelasan dokumen KUA-PPAS oleh pemerintah daerah.
“Berdasarkan penjelasan tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPR Papua Barat baik secara internal, badan-badan anggaran dan juga TPAD bersama juga pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dari hasil pembahasan tersebut DPR-PB memandang bahwa hal ini sudah sesuai mekanisme pembahasan, meskipun telah mengalami keterlambatan sebagaimana ketentuan yang mengaturnya, dimana terdapat dinamika lainnya yang terjadi dalam pembahasan.
“Kami bersyukur meskipun dalam kendala dan dinamika yang berada, namun kesepakatan antara pemerintah dan DPR PB yaitu dengan mengakomodir skala prioritas melalui program atau kegiatan pemerintah daerah ataupun juga yang berdasarkan aspirasi masyarakat melalui DPR-PB yang merupakan bagian dan proses menuju kesepahaman yang telah tercapai,” tandasnya.
Selanjutnya akan diteruskan dengan kesepakatan antara pemerintah daerah bersama DPR-PB, dimana sesaat lagi akan dilakukan penandatangan oleh pimpinan DPRPB dan Pj Gubernur sebagai dasar dalam pembahasan anggaran daerah selanjutnya. (aa)
