Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw mengakui adanya keterlambatan penyerahan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2022. Semua itu karena kesibukan.
Hal ini diakui Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat paripurna DPR Papua Barat dalam penyerahan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2022 di Aston Niu, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, beberapa Minggu ini ada rapat-rapat, yang mengakibatkan belum bisa fokus untuk satukan pendapat terkait perencanaan dan agenda kegiatan yang akan diprogramkan dalam perubahan ini.
“Selaku Penjabat Gubernur saya minta maaf dan berterima kasih banyak kepada DPR-PB yang meluangkan waktu dan undangan ketiga sore hari ini, dan saya apresiasi beliau-beliau yang punya semangat demi rakyat, dimana kita bicara tentang kepentingan bersama,” ungkapnya.
Ia berharap APBD Induk 2023 tidak ada keterlambatan. “Ini juga pengalaman saya yang belum didalami karena belum ada jam terbang, biasanya kita hanya hadir menyaksikan atau mendampingi pimpinan Gubernur di Papua,tapi kali ini saya sebagai penjabat harus mengatur semua, ini suatu kelemah personal sifatnya,” jelasnya.
“Tapi saya pikir itu tidak mengurangi semangat kita bersama seluruh pimpinan OPD dimana kita sudah bekerja cukup keras untuk merancang perubahan ini,” sambungnya.
Saat ditanya terkait anggaran tak terduga Rp60 M, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyampaikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi perencanaan yang belum tercover, termasuk juga jika ada penambahan provinsi baru.
“Dimana kita mengantisipasi Papua Barat Daya, yang mana kalau sampai pemerintah memutuskan dalam waktu cepat menjadi provinsi baru tentu sebagai provinsi induk kita harus menyiapkan dukungan untuk PBD,” tuturnya. (aa)
