Wakil Ketua II DPR Papua Barat, H.Saleh Siknun. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Saat melakukan reses di Kabupaten Fakfak, yang merupakan salah satu daerah pemilihannya, Wakil Ketua II DPR Papua Barat, H.Saleh Siknun, menemukan sejumlah persoalan.
Yakni kaitannya dengan Covid-19. Menurutnya, harus ada sharing anggaran antara kabupaten dengan provinsi dalam pembelian alat-alat kesehatan. “Ini kan biayanya besar, harus dibicarakan kabupaten berapa, provinsi berapa,” kata Saleh Siknun saat ditemui di Aston Niu, Selasa (1/9/2020).
Menurut politisi PDI-P Papua Barat ini selain masalah alat kesehatan, ia juga menemukan persoalan pada pembagian bapok. “Kami menemukan ada daerah yang tidak menyiapkan biaya distribusi bapok hingga ke kampung-kampung. Sehingga yang terjadi adalah begitu bantuan turun ke kabupaten, teman-teman di daerah juga khusus yang bantuan lewat organisasi keagamaan mereka tidak mempunyai dana operasional, sehingga menyulitkan untuk mendistribusi ke daerah-daerah atau ke kampung-kampung,” jelas Saleh.
Selanjutnya terkait masalah APD masker, saat ini belum diketahui berapa banyak masker yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah menginstruksikan wajib masker bagi masyarakat. “Yng menjadi pertanyaan apakah pemerintah sudah menyiapkan masker untuk masyarakat atau belum, ini juga menjadi pertimbangan, ” tuturnya.
Selain itu juga terkait permasalahan tanah, yang terjadi pada SMK di Kabupaten Fakfak,dimana terjadi pemalangan sekolah. Menurutnya, SMK memang menjadi kewenangan provinsi, tetapi SMK itu sudah ada sebelum tahun 2014. Sehingga baginya itu menjadi kewenangan kabupaten. “Tetapi kalau kemudian kita saling tarik-menarik persoalan, tanah ini tidak akan selesai,” katanya.
Saleh menyarankan pemda untuk melakukan inventarisasi aset mana yang sudah bersertifikat, mana yang belum. “Ini harus disampaikan ke kita sehingga kalau yang belum langkah-langkahnya seperti apa. Selain itu pasar di Fakfak yang dibakar saat peristiwa rasis, sampai saat ini masyarakat tidak bisa berjualan di situ. Sudah disiapkan pasar baru oleh pemerintah, namun tempatnya sangat tidak representative, karena dibangun secara mandiri oleh masyarakat, memang harus dibicarakan juga terkait dengan tempat jualan orang asli Papua dan masih banyak lagi permasalahan yang kami temukan saat melakukan reses, ” ungkap Saleh, yang berharap dapat segera diselesaikan. (aa)
