MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan Pagu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 senilai Rp3,8 triliun.
Usulan rancangan KUA-PPAS tersebut resmi diserahkan Plt Sekda Provinsi Papua Barat Jacob Fonataba kepada DPR Papua Barat (DPRPB) dalam rapat paripurna, Rabu (15/11/2023). “Kita usulkan sekira Rp3,8 triliun. Nilainya turun, makanya kita harus betul-betul bijak menyusun program dan kegiatan,” ujar Jacob Fonataba.
Rancangan anggara ini, sesuai dengan ancar-ancar pagu indikatif 2024 pemprov Papua Barat. “Kita berharap ada tambahan anggaran untuk mendukung fiskal daerah,” ucap Jacob.
Secara terpisah, Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor mengatakan, akan memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk pembahasan RAPBD 2024. Menurutnya soal pagu anggaran yang diusulkan cukup realistis dengan kondisi daerah.
“Itulah (pagu anggaran) yang ada saat ini, kita harus terima dengan kondisi mata anggaran. Saat masih menyatu dengan Papua Barat Daya, anggaran bisa mencapai 7-8 triliun. Tapi, hari ini turun drastis hingga mencapai sekira 3 triliunan,” bebernya.
Senada dengan Plt Sekda Jacob Fonataba, Wonggor juga mengajak, OPD bijak dalam menyusun program dan kegiatan. Sebab penurunan anggaran ini, tentu dampaknya besar di semua OPD.
“Kita dituntut untuk semua harus bisa mengikuti dengan pagu anggaran yang diberikan. Itu harus dilaksanakan. Kita harapkan untuk semua OPD menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, memaksimalkan pembahasan RAPBD di sisa waktu kerja, Wonggor mengingatkan, semua pimpinan OPD wajib menghadiri agenda rapat dengar pendapat dengan semua komisi.
Kehadiran pimpinan OPD menjadi krusial dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan guna memantapkan rencana dan usulan program dan kegiatan. Sehingga memiliki korelasi dengan hasil kunjungan kerja maupun reses dewan.
“Paling penting itu, TAPD dengan beberapa OPD yang menangani program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kesbangpol, Kesra, dan ada beberapa OPD lain lagi,” tutupnya.
Jacob menambahkan, hingga kini realisasi serapan anggaran per 15 November telah telah berada pada kisaran 60 persen. “Kita berharap sampai Desember bisa terealsiasi hingga 100 persen,” katanya. (rls/red)
