MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/6/2026).
Dalam momentum tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai landasan dalam setiap kebijakan publik.
Amanat Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dibacakan oleh Asisten I Setda Papua Barat, Syors Alberth Ortisan Marini.
Upacara diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam sambutannya, Yudian mengatakan tema Hari Lahir Pancasila 2026, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, menegaskan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung terciptanya perdamaian dunia.
Menurutnya, Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga menjadi pedoman bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika geopolitik dunia.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” kata Yudian dalam amanat tertulisnya.
Ia menegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam konteks tersebut, nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila dinilai relevan sebagai instrumen diplomasi dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perbedaan di tingkat global.
Yudian juga menyoroti kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia melalui keterlibatan pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran dalam mediasi konflik regional, serta komitmen memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penindasan.
Selain menekankan peran Indonesia di tingkat internasional, Kepala BPIP mengingatkan pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia meminta para menteri dan kepala daerah memastikan setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yudian juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau sekadar materi pelajaran, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa dengan terus melawan intoleransi dan radikalisme yang dapat mengganggu harmonisasi kehidupan bermasyarakat.
Menutup amanatnya, Yudian mengajak seluruh rakyat Indonesia memperkuat komitmen kebangsaan dan terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, serta religiusitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. (dra)
