MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah melakukan Rapat Koordinasi Panja Afirmasi Ketenaga kerjaan bersama Koordinator Forum Honorer se- Papua Barat terkait Raperdasi usul inisiatif MRPB tentang Pengangkatan Pegawai Jalur Khusus di lingkup Pemerintah Daerah Papua Barat.
Ketua Panja Afirmasi Ketenaga Kerjaan, Kelly Duwiri mengatakan, setelah rapat koordinasi ini Panja MRPB akan meminta Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, khusus Biro Hukum untuk memperhatikan Raperdasi yang sudah diusulkan MRPB, dan sesegera mungkin MRPB akan berkoordinasi dengan DPR-PB terkait Raperdasi usulan MRPB.
“MRPB sebagai lembaga representatif orang asli Papua sudah berusaha sedemikian rupa agar Raperdasi ini secepat mungkin diregistrasikan oleh Biro Hukum dalam lembaran daerah Provinsi Papua Barat,” ungkap Kelly Duwiri saat ditemui wartawan, Selasa (10/8/2021). Dikatakan Kelly, suka atau tidak suka pegawai honorer harus diangkat. Seperti di Jayapura 20 honorer telah diangkat. “Kenapa kita di Papua Barat tidak bisa, harus ada pemerataan,” tegasnya.
Lanjut Kelly mengatakan, pihaknya akan koordinasi dengan Gubernur dan Biro hukum. Sebab aturan tersebut mendesak, karena Raperdasi ini merupakan legal standing yang digunakan Gubernur untuk melaksanakan pengangkatan pegawai. “Raperdasi ini harus segera ditetapkan. Tahun ini mereka para honorer sudah harus diangkat,” tegasnya.
Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini gubernur, dapat meminta Biro Hukum untuk segera memberikan nomor registrasi pada Raperdasi yang diusulkan MRPB terkait afirmasi ketenaga kerjaan. “Jangan sampai Raperdasi ini tidak terlaksana,” ungkapnya.
Sementara Ketua Forum Honorer Papua Barat, Nelwan Ruamba, berharap Gubernur segera mengakomodir Raperdasi afirmasi pengangkatan honorer yang diinisiasi MRPB. “Barangkali melalui jalur itu teman-teman honorer yang sudah mengabdi sekian lama bisa diangkat agar tidak ada persoalan dibawah, ” pungkasnya.(aa)
“MRPB sebagai lembaga representatif orang asli Papua sudah berusaha sedemikian rupa agar Raperdasi ini secepat mungkin diregistrasikan oleh Biro Hukum dalam lembaran daerah Provinsi Papua Barat,” ungkap Kelly Duwiri saat ditemui wartawan, Selasa (10/8/2021). Dikatakan Kelly, suka atau tidak suka pegawai honorer harus diangkat. Seperti di Jayapura 20 honorer telah diangkat. “Kenapa kita di Papua Barat tidak bisa, harus ada pemerataan,” tegasnya.
