MANOKWRI, KLIKPAUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan Kampung pada, Selasa (14/11/2023) di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari.
Workshop itu dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi kampung yang berkelanjutan.
Hadir, Lepot Setyanto, Plt Kepala Perwakilan BPKP Prpvinsi Papua Barat, Kepala Perwakilan DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, analis kebijakan ahli muda pada Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Novita Riani dan Sanusi Ranhaningmas, anggota komisi IV DPD RI sebagai narasumber.
Workshop tersebut melibatkan 58 peserta yang terdiri dari 51 kampung dan dua kepala distrik dan OPD Pemkab Manokwari.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), BPKP Papua Barat, Fajar Nurfirmansyah dalam laporannya mengatakan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat per 31 Oktober 2023, pada tahun 2023, kabupaten Manokwari telah menerima pagu dana seda sebesar Rp130,4 milyar untuk 163 kampung.
“Workshop ini untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal uang desa, dan meningkatkan daya dukung desa dalam pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou dalam sambutannya mengatakan, Kepala kampung sebagai garda terdepan bagi penyelenggaraan pembangunan di tingkat kampung, memegang peranan penting untuk memastikan fungsi perintahan termasuk pengelolaan keuangan ditingkat kampung berjalan sebaik-baiknya.
Masalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi kata kunci yang harus dikelola dengan baik. Namun, permasalahan yang dihadapi selama ini, pelaksanaan pengelolaan belum sesuai perencanaan.
“Faktanya bahwa banyak hal yang kita rencanakan, tetapi yang kita implementasikan lain dari perencanaan. Inilah yang menyebabkan kita tidak bisa produktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tutur Bupati Hermus.
Selain tata kelola, kata kunci berikutnya adalah sumber daya manusia yang mumpuni. “Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan tingkat kampung harus bisa dioperasikan oleh SDM yang handal,” kata Bupati. (dra)
