MANOKWARI, KLIKAPAPUA.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar workshop evaluasi data hasil pengolahan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) pada, Selasa (14/11/2023) di Aston Niu Hotel Manokwari
Hadir Plt. Sekda Provinsi Papua Barat, Yacob Fonataba dan jajaran OPD Pemprov Papua Barat, kepala dan anggota BPS Kabupaten/kota se-Papua Barat.
Ketua Panitia, Eko Sugiharto melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mengevaluasi data hasil ST2023 bersama OPD Pemprov Papua Barat, guna melihat indikasi cakupan komoditas di masing-masing wilayah. Serta untuk menghasilkan data SP2023 yang akurat dan berkualitas.
Workshop evaluasi itu melibatkan, 80 peserta yang terdiri dari BPS Kabupaten/kota se Papua Barat dan OPD lingkup Pemprov Papua Barat.
Merry, Kepala BPS Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, proses pengolahan untuk menghasilkan output yang nantinya akan di diseminasikan dalam rilis pada tanggal 04 Desember 2023.
Dalam rangka persiapan menuju diseminasi tersebut, diperlukan kegiatan workshop evaluasi data hasil pengolahan ST2023 BPS se-Provinsi Papua Barat untuk mengevaluasi hasil olah data ST2023 serta menangkap fenomena-fenomena pendukung sehingga diperoleh data yang dapat menggambarkan kondisi pertanian di Papua Barat.
Dikatakan Merrry, data ST2023 akan menjadi sumber rujukan strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya pada khususnya.
“Saya berharap dengan diadakannya kegiatan ini, dapat menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan integrasi BPS RI, BPS Se-Provinsi Papua Barat dan juga perangkat daerah terkait dalam menghasilkan data pertanian yang akurat dan berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan,” kata Merry.
Pada workshop itu, Yacob Fonataba, Kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat memaparkan Kebijakan pembangunan pertanian dan ketersediaan pangan di wilayah Papua Barat. (dra)
