MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sidang berlangsung di Hotel Aston Manokwari, Sabtu (6/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRP Papua Barat, Petrus Makbon, didampingi Ketua DPRP Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua II Samsudin Seknun. Hadir, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Sekretaris Daerah, serta jajaran OPD.
Pandangan Fraksi PDIP, disampaikan oleh Irsan Lie, Fraksi PDIP menekankan pentingnya perencanaan program dan kegiatan yang tepat, terukur, efisien, dan efektif.
Fraksi juga meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Selain itu, catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024 diminta ditindaklanjuti secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Pandangan Fraksi Nasdem Bersatu
Melalui juru bicara Aloysius Siep, fraksi ini merekomendasikan perluasan program beasiswa dan penyediaan asrama pendidikan untuk anak-anak Papua di daerah 3T.
Selain itu, percepatan distribusi tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas dasar, pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan, serta diversifikasi ekonomi berbasis UMKM juga menjadi sorotan.
Fraksi mendorong digitalisasi aset dan akuntabilitas belanja untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pandangan Fraksi Amanat Sejahtera
Disampaikan Imam Muslih, fraksi ini menilai efektivitas belanja pemerintah perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar belanja administratif.
Optimalisasi PAD diminta menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Fraksi juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap SKPD berkinerja rendah serta penguatan pengawasan agar APBD benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat.
Pandangan Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya
Melalui Gilang Pinandito, fraksi ini menekankan perlunya pemerataan distribusi kebijakan agar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dirasakan secara merata, terutama oleh Orang Asli Papua.
Fraksi mengapresiasi capaian kinerja APBD 2024 yang dinilai moderat, tetapi meminta pemerintah lebih selektif dalam merumuskan program dan anggaran.
Selain itu, fraksi menekankan pentingnya penguatan PAD untuk kemandirian fiskal daerah. Bahkan, mereka mengusulkan adanya rapat koordinasi bersama DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat khusus membahas hal tersebut.
Dalam aspek pelayanan dasar, Fraksi menyoroti minimnya perhatian bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti di Kabupaten Fakfak yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai.
Pemerintah diminta memberi prioritas anggaran untuk penyediaan infrastruktur serta tenaga pendidik berkualifikasi khusus.
Menutup pandangan umum, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan BPK Papua Barat.
Setiap rekomendasi perbaikan dari BPK diharapkan benar-benar diperhatikan pemerintah demi pembenahan tata kelola keuangan daerah. (dra)
