MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Orgenes Wonggor, menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua calon siswa yang tidak diterima di SMA Kasuari Nusantara karena keterbatasan kuota penerimaan.
Permohonan tersebut disampaikan Wonggor yang akrab disapa Owor saat menerima sejumlah orang tua calon siswa di ruang pertemuan DPRPB, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan itu, Owor didampingi oleh Wakil Ketua DPRPB Petrus Makbon dan Syamsuddin Seknun, serta Ketua Komisi II Ahmad Kuddus dan anggota komisi, antara lain Rudi Sirua, Musa Naa, dan Fachry Turah.
Para orang tua tersebut menyampaikan keluhan terkait anak-anak mereka yang tidak lulus seleksi, khususnya dalam tahap psikotes. Setidaknya sembilan calon siswa disebut tidak lolos dalam proses seleksi tersebut.
Menanggapi hal itu, Wonggor menyatakan bahwa DPRPB telah menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan Papua Barat dan pihak SMA Kasuari Nusantara.
“Hearing itu dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRPB, Komisi II, dan perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Kami menyampaikan aspirasi orang tua dan menekankan tingginya animo anak-anak asli Papua untuk bersekolah di SMA berbasis taruna ini. Namun, belum ada solusi yang ditemukan,” ujar Wonggor.
Ia menjelaskan bahwa sekolah menyatakan tidak dapat menambah kuota siswa yang saat ini berjumlah 112 orang, karena keterbatasan fasilitas, khususnya kapasitas ruang kelas dan asrama.
“Asrama yang idealnya untuk empat siswa kini diisi delapan orang. Itu pun sudah dipaksakan. Kami mengusulkan agar anak-anak yang sudah ada di ruangan itu saja diakomodasi, tapi tidak ada solusi. Akhirnya, perwakilan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah meninggalkan ruang rapat,” tambahnya.
Karena belum ada titik temu, Wonggor menilai perlu adanya komunikasi lanjutan antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan pemerintah provinsi.
“DPRPB sudah berupaya maksimal, namun belum ada solusi konkret. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRPB, Syamsuddin Seknun, menyebut bahwa hearing tersebut memang berlangsung alot. Ia mengungkapkan, meskipun DPRPB meminta sekolah membuka data siswa, pihak sekolah tetap tidak dapat mengambil kebijakan.
“Jumlah siswa sudah melebihi kapasitas. Satu ruangan semestinya diisi empat orang, namun saat ini diisi delapan orang. Karena sistemnya asrama, sekolah tidak memiliki opsi lain. Karena tidak ditemukan solusi, kami minta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah segera melaporkan hal ini secara resmi ke gubernur,” kata Syamsuddin.
Meski demikian, menurutnya, ada hal positif yang diperoleh dari pertemuan tersebut, yaitu informasi baru mengenai kondisi kapasitas sekolah.
“DPRPB sudah meminta pihak sekolah untuk segera menyusun kebutuhan anggaran guna menambah sarana dan prasarana, terutama pembangunan asrama tambahan, agar ke depan bisa menampung lebih banyak siswa,” tambahnya.
Sementara itu, salah seorang perwakilan orang tua calon siswa menyatakan bahwa mereka siap membantu mencari solusi secara mandiri.
“Kami sudah bertemu Kepala Dinas Kehutanan sebagai pemilik lokasi sekolah, dan kami siap mengeluarkan anggaran pribadi untuk membuat sekat ruangan. Ini bukan keinginan pribadi, tapi demi masa depan anak-anak kami,” ujar perwakilan orang tua tersebut. (red)
