MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Polemik penerimaan calon siswa di SMA Kasuari Nusantara Papua Barat mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar DPR Papua Barat (DPRPB), Rabu (28/5).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRPB Orgenes Wonggor bersama pimpinan dan Komisi II itu menghadirkan pihak Dinas Pendidikan serta Kepala SMA Kasuari.
Hearing berlangsung alot, menyusul keluhan sejumlah orang tua terkait sembilan anak yang tidak lolos seleksi, khususnya pada tahapan psikotes.
DPRPB meminta agar calon siswa yang gugur tetap diakomodir, mengingat keterbatasan ruang asrama menjadi kendala utama.
“Kalau hanya soal ruangan, DPRPB siap bantu lewat pergeseran anggaran,” tegas Wakil Ketua DPRPB, Syamsuddin Seknun.
Pihak Dinas Pendidikan Papua Barat, melalui Kepala Dinas Abdul Fatah, menjelaskan bahwa penerimaan siswa telah mengikuti standar seleksi akademik dan psikologis yang ketat, termasuk syarat nilai dan kemampuan dasar seperti baca-tulis.
“Ada yang ditolak karena tidak bisa baca-tulis. Kalau dipaksakan masuk, akan muncul masalah baru. Kita harus jaga kualitas,” ujar Fatah.
Menurutnya, tahun ini pendaftar mencapai 506 siswa, sedangkan daya tampung hanya 112. Proses seleksi pun menggunakan sistem rayon dan diakhiri dengan tes pusat.
Kepala SMA Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, menegaskan pentingnya standar seleksi dan kelayakan asrama.
Saat ini, satu kamar yang idealnya dihuni empat siswa sudah diisi delapan siswa. Ia juga menyebut proses seleksi mengadopsi sistem dari SMA Taruna Magelang.
Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Kuddus menyoroti perlunya sosialisasi menyeluruh kepada orang tua soal mekanisme seleksi dan afirmasi untuk siswa Orang Asli Papua (OAP).
Anggota MRPB Eduard Orocomna mendesak agar data peserta seleksi dibuka secara transparan, mengingat sekolah ini merupakan bagian dari kebijakan afirmasi untuk anak-anak Papua.
Meskipun DPRPB telah menyampaikan aspirasi dan meminta solusi, hearing belum menghasilkan keputusan konkrit.
Wakil Ketua DPRPB Petrus Makbon menyebut perlu ada perbaikan serius jika sekolah ini ingin menjadi ikon pendidikan di Papua Barat. (red)
