MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRPB) Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyatakan dukungan penuh terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat yang baru.
Pernyataan ini disampaikan usai menyambut kedatangan pejabat baru Kajati di Manokwari, Kamis (17/7/2025).
Wonggor menegaskan, DPR Papua Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat berkomitmen mendukung seluruh upaya penegakan hukum yang dijalankan institusi kejaksaan.
“Kita sebagai lembaga DPR yang mewakili rakyat tetap memberikan dukungan kepada pejabat Kajati Papua Barat yang baru, apalagi beliau mengemban tugas di Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan kondisi geografis yang tidak mudah,” ujar Wonggor.
Ia menyebutkan, tantangan geografis seperti wilayah pegunungan, pesisir terpencil, dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan tugas kejaksaan.
Meski begitu, Wonggor berharap Kajati baru dapat menjalankan amanah dengan profesional dan penuh tanggung jawab.
Selain hambatan geografis, ia juga menyoroti persoalan internal kejaksaan seperti terbatasnya jumlah staf dan minimnya sarana pendukung.
Namun demikian, DPR Papua Barat, kata dia, akan terus memberikan dukungan kelembagaan maupun melalui koordinasi lintas sektor.
“Banyak persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan staf, fasilitas, hingga akses ke daerah kerja yang sulit. Tapi prinsipnya, kami tetap mendukung penuh agar tugas yang diemban Kejati bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Wonggor juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara lembaga legislatif dan institusi penegak hukum demi menciptakan stabilitas hukum dan pemerintahan yang efektif di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat,” ucapnya.
DPR Papua Barat, kata dia, akan terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan Kejati Papua Barat agar hambatan yang ada dapat diselesaikan bersama.
Dengan dukungan dari DPR Papua Barat, diharapkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dapat bekerja lebih optimal dalam menegakkan hukum, menjaga integritas, serta memenuhi harapan masyarakat di tengah proses pembangunan dan penataan wilayah administratif di dua provinsi tersebut. (mel)
