MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menyampaikan tiga hal yang mesti menjadi perhatian bersama.
Pertama, sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus terdiri dari dana otsus sebesar 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah sumber pendanaan dan secara regulasi telah diatur presentasi dan klasifikasi belanjanya.
“Sehingga kita di dalam menyusun dana anggaran dan program khusus harus berpedoman dengan baik agar tidak terjadi kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran ke kabupaten maupun provinsi,” kata Waterpauw, Jumat (28/4/2023) sebelum membuka forum Musrenbang Otsus Provinsi Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari.
Kedua, adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, mengakibatkan beberapa kawasan strategis nasional yang diharapkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah yang kini telah menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya sehingga perlu melihat dan mengkaji lagi kawasan-kawasan potensi yang dapat didorong bersama sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat.
Ketiga, sejalan dengan visi yang termuat di dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yaitu mewujudkan Papua yang mandiri, adil dan sejahtera dengan misi dan sasaran pembangunannya yaitu mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. Maka dia mengajak semua untuk lebih memfokuskan perhatian pada beberapa masalah pembangunan yang menurutnya merupakan isu bersama yaitu terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan ekstrem dan stunting.
Waterpauw mengatakan, terkait isu-isu tersebut kelompok masyarakat orang asli Papua adalah kelompok paling rentan, sehingga ia mengajak untuk sama-sama berdiskusi dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting sejalan dengan itu, ketersediaan data sektoral di tingkat perangkat daerah dan pemerintah kabupaten memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya perencanaan pembangunan otsus yang lebih tepat sasaran kepada orang asli Papua sebagai penerima manfaat dari dana otsus itu sendiri,” ajaknya.
Untuk itu dia mengajak kepala daerah untuk memberi perhatian dan dukungan terhadap penyediaan data terpilih OAP dan non OAP melalui aplikasi sight plus, yang mana data jumlah penduduk OAP merupakan salah satu variabel di dalam pengusulan alokasi dana otsus.
Selain itu ketersediaan data OAP akan membantu untuk melaksanakan interferensi program kegiatan yang lebih tepat sasaran. By name by address dan juga dapat memberikan informasi capaian-capaian pembangunan yang telah dikerjakan.
“Diharapkan musrembang otonomi khusus Provinsi Papua Barat tahun 2023 dapat menjamin optimalisasi pemanfaatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, guna percepatan pembangunan kesejahteraan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di Papua Barat,” pungkasnya. (aa)
