Mulyadi Djaya:  Bicara Strategi Politik Keumatan Itu Fungsi MUI

0
180
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat, Dr. Mulyadi Djaya. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Ketua Dewan Pertimbangan  MUI Papua Barat, Dr. Mulyadi Djaya menjelasakan terkait kegiatan yang dilakukan MUI Kabupaten Manokwari yang saat itu dirinya diundang sebagai tokoh Muhammadiyah, bukan sebagai pengurus MUI. “Kalau menurut saya itu suatu hal yang sering dibahas di dalam MUI tentang politik keumatan, bukan hanya politik, masalah ekonomi juga kita bahas, masalah kebudayaan juga kita bahas,”  ungkapnya kepada wartawan saat melakukan jumpa pers, Selasa (26/5/2020) di Oriestom Bay Rendani.
Yang disebut dengan politik praktis, menurut Mulyadi, apabila ketua MUI ikut berkampanye, ikut menjagokan seseorang. “Ini kan tidak, Ketua MUI didasari oleh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh berpolitik, tetapi kalau membicarakan strategi politik keumatan, saya kira itu fungsi MUI. Ini bukan politik praktis, ini yang keliru, di situ kalau kita bicara politik jangan dianggap itu politik praktis, bisa saja ini wacana ada dorongan dari umat alangkah baiknya calon bupati atau wakil bupati memiliki kriteria seperti ini, menurut umat Islam, hal ini  tidak ada masalah untuk dibahas MUI justru itu bagus,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, dirinya baru-baru ini mengikuti Kongres Umat Islam Indonesia di Bangka Belitung, dalam kongres tersebut dibahas  bagaimana strategi umat Islam untuk menghasilkan NKRI yang berkeadilan dan berkedaulatan. “Di situ dibahas politik, ekonomi, sosial-budaya, semua di bahas bersama partai politik dan ormas-ormas Islam, sehingga MUI tidak hanya berbicara hanya fatwa-fatwa saja,” ucapnya.
Lebih jauh dijelaskan, fatwa-fatwa itu dasarnya dari wacana-wacana politik, ekonomi dan sosial budaya. “Jadi jangan terlalu sensitiflah, sesuatu itu jangan dianggap bahwa itu politik praktis. Kalau kita berbicara masalah masa depan keumatan masalah politik itu adalah strategi MUI, karena dia melindungi,  memfasilitasi umat kalau hanya berbicara fatwa tidak punya dasar, kan tidak bisa harus punya dasar keresahan umat itulah fungsi MUI, jangan alergi dengan kata politik praktis,” pungkasnya.(aa/bm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.