Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB ) Maxsi Nelson Ahoren (Arfak ) yang didampingi Ismail I Watora ( Irarutu), Anthon H Rumbruren (Doreri) Yopi Suabey (Kuri Wamesa) dalam konferensi persnya, Selasa ( 11/4/2023). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Majelis Rakyat Papua barat (MRPB) merekomendasikan empat nama sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat dari wilayah adat Doberay dan Bomberai.
Empat nama tersebut akan diserahkan langsung ke Menteri Dalam Negeri dan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kamis (13/4/2023).
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB ) Maxsi Nelson Ahoren (Arfak ) yang didampingi Ismail I Watora ( Irarutu), Anthon H Rumbruren (Doreri) Yopi Suabey (Kuri Wamesa) dalam konferensi persnya, Selasa ( 11/4/2023) mengatakan, MRPB telah melakukan rapat pleno dan memutuskan empat nama Penjabat Gubernur Papua Barat yang akan diusung dari dua wilayah adat, baik itu adat Doberay dan Bomberai.
MRPB menyatakan sikap sebagai lembaga kultur yang mempunyai wewenang yang sama seperti DPR PB. “Setelah koordinasi dilakukan bersama seluruh anggota dari kemarin hingga hari ini maka MRPB mengambil kesimpulan bahwa pejabat gubernur yang layak diusulkan oleh majelis rakyat Papua Barat adalah orang-orang asli yang berada di dalam lingkungan dua wilayah adat tidak keluar dari wilayah adat,” ungkap Maxsi.
Empat nama yang direkomendasikan MRPB yakni Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang direkomendasikan dari Mbaham-Matta, Irarutu, Alfons Manibuy dari Kuri Wamesa, Lazarus Indou dari Suku Arfak, dan Robert Rumbekwan dari Suku Doreri.
“Keempat nama yang direkomendasi oleh MRPB merupakan anak-anak yang berasal dari wilayah Adat Doberay dan Bomberai,” tuturnya.
Dikatakan Maxsi, bahwa MRPB hanya mengusulkan dan memberikan rekomendasi, namun untuk keputusan layak dan tidaknya nanti nanti kembali ke Pemerintah Pusat. “4 nama sudah sesuai prosedur yang ada di MRPB, sesuai pleno yang ditetapkan oleh 3 Pokja di MRPB. Rekomendasi akan kami serahkan kepada Mendagri, KSP dan akan dilanjutkan ke Kemkopolhukam),” tuturnya.
Maxsi memberikan apresiasi kepada DPR Papua Barat yang juga mengusulkan tiga nama terlebih dahulu, termasuk partai politik. “Kami juga berhak mengusulkan nama Penjabat Gubernur yang sebentar lagi akan berakhir pada 12 Mei 2023,” tuturnya.
Maxsi harap semua warga masyarakat tidak terpancing dengan situasi Provinsi Papua Barat tentang pengusulan nama-nama Penjabat Gubernur Papua Barat, hingga saat ini Papua Barat dalam situasi aman.
“Jangan kita besar-besarkan masalah Pj Gubernur karena kita hanya berhak untuk mengusulkan keputusan ada di Jakarta, jadi hari ini kalau kami lihat ada partai politik yang mengusulkan silakan, bagi kami lembaga kultur juga tidak ada masalah,” tuntas Maxsi. (aa)
