JAKARTA,KLIKPAPUA.com–Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan prioritas nasional dan pemenuhan janji pemerintahan Presiden Jokowi Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin hingga tuntas. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (11/4/2023).
“Monitoring dan evaluasi ini ditekankan pada fungsi pengendalian, fasilitasi, akselerasi, dan penyelesaian sumbatan (debottlenecking). Waktunya sangat sempit, tinggal satu setengah tahun, sehingga pemerintah harus fokus menuntaskan pekerjaan dan menorehkan legacy bagi bangsa dan negara,” kata Febry.
Sebagai informasi, di tahun 2023 ini, Kedeputian I KSP bersama Kemenko Marves sebagai Delivery Assurance Unit melakukan penajaman dan pemantauan khusus terhadap 473 rencana aksi pemerintah melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev). Rencana aksi tersebut bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, maupun direktif Presiden pada bidang infrastruktur-transportasi, pariwisata, investasi, energi dan pertambangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kemaritiman.
“Rencana aksi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan janji presiden, prioritas nasional, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Deputi I.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, program pemerintah tidak boleh sekadar sent, tetapi harus dipastikan delivered untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang kita hadapi,” imbuhnya.
Febry juga menyinggung beberapa arahan khusus yang perlu dikawal oleh kementerian, lembaga, pemda, maupun badan usaha terkait. Mengenai infrastruktur, misalnya, Presiden telah menginstruksikan percepatan penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada bidang energi dan pertambangan, penekanan utama pada hilirisasi minerba yang terkait dengan penciptaan nilai tambah untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan terkait kemaritiman, Febry mengulas pentingnya realisasi program Lumbung Ikan Nasional di Maluku (M-LIN).
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemenko Marves Arif Rahman menyampaikan, koordinasi, supervisi, dan pengendalian pembangunan sangat penting guna memastikan target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Kita telah memasuki fase terakhir dari siklus perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu kerja keras dari seluruh kementerian dan lembaga karena kita mesti mengefektifkan waktu yang tersedia hingga Oktober 2024,” terangnya. (rls)
