Wakapolda PB Kombes Pol Matius D Fakhiri memukul tifa tanda dimulainya pencanangan bagi satu satker dan lima Polres di jajaran Polda Papua Barat, Senin (2/3/2020).(Foto: Humas Polda PB)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM— Kepolisian Negara Indonesia daerah Papua Barat melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada satu satker dan lima Polres di lingkungan Polda Papua Barat.
Pencanangan dilakukan oleh Wakapolda Papua Barat Kombes Pol Matius D Fakhiri mewakili Kapolda Papua Barat yang dilakukan terhadap satket Dit Intelkam dan lima Polres, yakni Polres Manokwari, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Polres Kaimana dan Polres Fakfak, yang berlangsung di ruang vicon Mapolda Papua Barat, Senin (2/3/2020).
Peserta yang hadir, sekaligus ikut menandatangani dukungan Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Polda Papua Barat. (Foto: Humas Polda PB)
Wakapolda PB Kombes Pol Matius D Fakhiri saat membacakan amanat Kapolda Papua Barat mengatakan, dengan dilakukannya pencanangan zona integritas WBK dan WBBM, maka Polda Papua Barat dan Polres jajaran selaku pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah Polda Papua Barat tampil dan membubuhkan diri berkomitmen mendukung program pemerintahan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaan organisasi Polri, baik efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih menuju aparatur Polri yang bersih, bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima kepolisian, serta meningkakan kapasitas dan akuntabilitas.
Hal ini, menurut Kapolda, dilakukan guna menghilangkan penyimpangan-penyimpangan dan perilaku korupsi anggota Polri, khususnya pada satker dan di wilayah jajaran Polda Papua Barat. Langkah –langkah strategis itu dilakukan melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBP) Wilayah Birokrasi Bersih dalam Melayani (WBBM). “Dan ini juga merupakan kebijakan Kapolri Jendral (Pol) Idham Asis,khususnya prioritas penguatan pengawasan,”katanya.
Setelah pencanangan zona integritas ini, kata Kapolda, proses pembangunan zona integritas di lingkungan Polda Papua Barat, difokuskan pada penerapan program managemen perubahan, penataan tata laksana dan menataan managemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kinerja dan peningkatan pelayanan publik .
Hadir pada pencanangan ini, wakil Ombudmen Papua Barat, Kepala BPS Papua Barat, Bupati Manokwari, Ketua PWI Papua Barat, Kapolres Manokwari, para forkopinda, wakil MUI Papua Barat, wakil Klasis Manokwari, institusi terkait baik dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan maupun pihak terkait lainnya. (bm)
