MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya yang mengalami kendala akses internet dalam proses pengajuan revitalisasi sekolah.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti kepada awak media di halaman SMP Advent Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami kondisi sejumlah daerah 3T yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital, termasuk di Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga mekanisme pengajuan revitalisasi tidak disamakan dengan daerah perkotaan.
“Program revitalisasi ini bukan seperti sistem marketplace yang bergantung pada siapa cepat dia dapat. Pemerintah memberikan afirmasi khusus, terutama bagi sekolah di daerah 3T,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah dalam tiga kategori utama, yakni sekolah terdampak bencana alam, sekolah di wilayah 3T, dan sekolah dengan kondisi rusak berat.
Karena itu, sekolah yang belum sempat mengajukan proposal secara daring tetap diberikan kesempatan untuk mengirimkan proposal fisik langsung ke kementerian.
“Kalau belum sempat mengajukan secara online, proposal boleh dikirim secara fisik ke kementerian dan akan tetap kami proses sebagaimana mestinya,” katanya.
Abdul Mu’ti menegaskan program revitalisasi sekolah merupakan agenda berkelanjutan pemerintah hingga akhir periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2028.
Program tersebut menargetkan penuntasan rehabilitasi sekolah rusak sekaligus pembangunan sekolah baru di daerah yang membutuhkan.
“Target Bapak Presiden, pada akhir tahun 2028 seluruh sekolah rusak, termasuk kebutuhan pembangunan sekolah baru, dapat direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan,” ujarnya.
Terkait usulan revitalisasi di daerah, Abdul Mu’ti menyebut sekitar 17 sekolah di Kabupaten Manokwari telah masuk dalam daftar usulan revitalisasi.
Sementara secara nasional, pemerintah mengalokasikan program revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan pada tahun ini.
“Kami mohon kesabaran dan pengertian masyarakat karena proses ini dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden hingga tahun 2028. Mudah-mudahan seluruh sekolah yang rusak dapat kita bangun kembali,” pungkasnya. (mel)
