Ketua DPD PDI-Perjuangan Papua Barat, Markus Waran. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Ketua DPD PDI-Perjuangan Papua Barat, Markus Waran mengatakan PDI-Perjuangan Papua Barat pada saat perekrutan kepala daerah ada tahapan mekanisme yang dilalui. Sehingga ketika almarhum Demas Paulus Mandacan menjadi Ketua DPD dan saat meninggal, maka tahapan ini dilanjutkan melalui DPC Kabupaten Manokwari.
Menurut Markus Waran, mekanisme ini telah dilalui, sehingga DPC hanya mengusung pasangan satu calon yaitu pasangan Hermus Indouw-Edi Budoyo (HEBO) yang sekarang ini.
Jenjang pencalonan ini ditindaklanjuti sampai ke DPD, DPD ikut mengawal sampai ke DPP, ada beberapa calon kandidat saat pertama pemberkasan, namun sudah gugur dan dicalonkan kembali sesuai kesepakatan partai, sehingga hanya satu kandidat yaitu Hermus Indou dan Edi Budoyo.
Atas usulan itu, DPD sudah menerimanya dan akan ditindaklanjuti dengan menyurat kepada DPP. “Kenapa sampai Hermus didukung oleh PDI-Perjuangan, karena kami partai PDIP ini kandidat sebelumnya, dan seperti saya ini kandidat itu kami harus punya calon kandidat untuk dipersiapkan di 2025. Jadi minimal tiga, itupun sudah disiapkan oleh Manokwari, salah satunya Hermus, sehingga tidak bisa keluar daripada itu. Itu mekanisme partai internal yang sudah ditetapkan,” jelas Markus Waran.
Sehingga kenapa tidak ada yang dari luar, lanjut Markus Waran, karena memang sudah sekian rupa diusulkan. “Saya mau maju jadi calon Bupati macam sekarang di Mansel, syaratnya sesuai ketentuan dari DPP bahwa harus punya calon kader sebanyak 3-5. Begitupun almarhum dari Manokwari juga beliau punya 3-5, salah satu yang terbaik yang terpilih sekarang ini yaitu Hebo, Hermus Indouw-Edi Budoyo,” jelasnya.
Lebih lanjut Markus Waran menyatakan apabila ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP ada dua, dirinya tegaskan bahwa yang dikeluarkan di luar daripada HEBO adalah tidak sah, karena tidak melalui mekanisme yang sebenarnya melalui partai. “Nanti pada saat di KPU pasti punya surat yang memiliki tanda tangan Megawati, sama dengan punya Wondama ini. Saya kasih contoh ini Wondama sebentar akan ambil ini Wondama punya, tanda tangan basah ibu Megawati sendiri. Dan harus ada hologramnya, ini ada dua asli. Jadi HEBO punya pun demikian, tapi kalau tidak ada ini, ya nanti kita akan telusuri terkait rekomendasi yang lain itu,” ujarnya.
DPD akan menelusuri terutama terkait tanda tangan ketua umum. “Ini sangat mahal, kalau itu dimanipulasi akan kami tindak secara hukum, kami akan laporkan secara berjenjang kepada DPP, karena kami sendiri mengawal beberapa rekomendasi setelah almarhum meninggal, kami ditunjuk untuk menggantikan almarhum sebagai ketua DPD Papua Barat, kami mengawal beberapa rekomendasi yang kami berikan kepada calon bupati yang ada di wilayah Papua Barat, dan kami tahu sendiri itu,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan apabila ada yang di luar kandidat yang diusung, maka DPD mempertanyakan rekomendasi itu didapat dimana, prosedur mekanismenya melalui apa?, “Untuk itu pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa di Papua Barat PDIP memberikan rekomendasi di Manokwari pada kandidat yaitu Hermus Indou dan Edi Budoyo, di Manokwari Selatan Markus Waran dan Wempi Warirengkung, di Wondama Ely Auri dan Feri Auporay, di Bintuni yaitu Pak Kasiuw, di Kaimana adalah ibusekda yang saat ini yang pasangannya pak Pdt. Itu, terus di Fakfak itu Samaun Dahlan, di Raja Ampat incumben, Sorong Selatan Incumben pak Samsudin Anggililu. Pegaf kembali juga ke Incumben. Jadi kalau ada di luar daripada itu saya selaku ketua DPD pertanyakan dan dia melalui mekanisme prosedur yang mana, saya tidak tahu,” tegasnya.
Menurutnya Markus Waran, B1-KWK ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan DPD selalu berkomunikasi dengan DPP. “Kami komunikasi dengan pak sekjen intens, sehingga kalau ada yang dualisme di Manokwari, saya tidak tahu, tapi akan kami telusuri dan kami akan terus cek, dan akan diproses secara hukum. Kami akan koordinasi terus dengan KPU, terutama DPC Manokwari yang teman-teman DPD yang ada d isini kita akan monitor dan cek terus, karena ini menyangkut etika daripada partai politik. Jadi tidak ada pengeluaran dua SK dari PDIP untuk calon kandidat yang bersamaan,” tutupnya.(aa)
