MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) menerima informasi adanya kejanggalan yang terjadi mulai dari proses kedatangan Penjabat Gubernur sampai dengan saat ini, hingga penjabat belum menempati rumah dinas gubernur.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam mengatakan, mereka melakukan sidak di kediaman rumah Dinas Gubernur maupun Wakil Gubernur Papua Barat, kunjungan ini juga bukan tanpa alasan, melainkan merespon ada informasi yang mereka terima bahwa ada beberapa kejanggalan yang terjadi mulai dari proses kedatangan Pj Gubernur sampai dengan saat ini.
“Sehingga kami Komisi I langsung melakukan sidak, karena ini berhubungan dengan mitra komisi kami Komisi I, maka kami langsung bergerak cepat tidak pakai lama langsung turun untuk mengecek lokasi dan hasilnya cukup sangat mencengangkan miris dan sangat mengecewakan,” ungkap Gazam.
Gazam yang ditemui wartawan,Jumat (3/6/2022) mengaku sangat terpukul ketika berada di TKP dengan melihat kondisi rumah dinas Gubernur dalam kondisi kosong, tidak ada satu barang pun barang, termasuk piring, gelas pun tidak ada.
“Selain isi rumah kosong kondisi rumah juga rusak parah ada yang bocor kemudian fasilitas dalam rumah dinas itu sudah tidak layak, temuan kami inilah yang memperkuat informasi, itu sangat memalukan karena itulah yang menjadi alasan mengapa Pj Gubernur sampai hari ini masih belum bisa tinggal di rumah dinas dan masih gunakan hotel karena tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah,” tandasnya.
Gazam mengatakan bahwa pihaknya tidak menghakimi siapa-siapa. Selain itu juga ditemukan bahwa Pj Gubernur hari ini belum bisa menggunakan fasilitas kendaraan dinas.
“Setelah kita melakukan pengecekkan ternyata beliau menggunakan mobil yang dikasih oleh Kepala Biro Umum, kejanggalan-kejanggalan ini yang membuat kami secara kelembagaan akan memanggil OPD terkait untuk mendapat penjelasan mendapatkan klarifikasi, mendapatkan informasi yang lebih utuh,” ucapnya.
Kata Gazam, dimana pihaknya juga akan meminta data real soal inventarisir barang-barang yang hilang dan juga akan disoroti siapa yang bertanggung jawab di balik hilangnya aset negara tersebut.
“Dan kalau itu mengarah pada proses hukum maka kami juga tidak segan-segan untuk melakukan proses hukum, menempuh jalur hukum l, tapi itu urusan nanti, bagi kami yang terpenting ada langkah untuk melakukan hearing dengan OPD terkait dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegasnya.
“Intinya bagi kami dimana PJ Gubernur yang baru ini semangatnya luar biasa, orangnya sekali lagi responsif, orangnya mau bergerak cepat, orangnya kerja tegas, jadi kalau tidak didukung oleh fasilitas tidak serius di support oleh pemerintahan sebelumnya ini sangat disayangkan,” katanya.
Lebih lanjut Gazam mengatakan Komisi I ingin memastikan bahwa Gubernur Papua Barat dalam kondisi baik sehingga dalam kerja-kerjanya dalam 2 tahun setengah ke depan itu tidak terhalang oleh satu dan lain hal, sehingga DPR PB juga harus memastikan itu karena bagaimanapun mitra eksekutif dengan DPR PB harus terbangun harmonis mulai dari sekarang.
“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya terkesan cukup jaraknya jauh ada tembok besar mudah-mudahan di PJ Gubernur yang baru ini semua tembok itu bisa diruntuhkan sehingga antar lembaga yang ada di provinsi ini bisa berjalan seiring bersama untuk kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan masyarakat Papua Barat pada umumnya, ” pungkasnya.(aa)
