Gubernur Papua Barat,Dominggus Mandacan didampingi Ketua MUI Papua Barat bersama para tokoh, tamu undangan mengetuk rebana, tanda dibukanya Rakerda IV MUI Papua Barat, Sabtu (24/10/2020).(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com-Pada Sabtu (24/10/2020) sore,Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengetuk rebana di kantor MUI Papua Barat, tanda Rapat Kerja Daerah (Rakerda ) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat resmi dibuka.
Ditengah pandemi Covid-19, Rakerda kali tidak menghadirkan perwakilan MUI kabupaten/kota, tetapi secara virtual. Kabupaten yang mengikuti Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana dan Kabupaten Sorong. Sementara lainnya berhalangan, karena gangguan jaringan.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat berharap, hasil Rakerda bisa dijadikan petunjuk kepada umat maupun pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di Papua Barat. Program yang disusun pun diharapkan tidak lepas dari fungsi MUI saat didirikan, yakni memberikan fatwa dan nasehat kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, menjadi wadah ukhuwah Islamiyah, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam, dan menjadi penghubung timbal balik antara ulama dan umara, guna suksesnya roda pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua Barat.
Lanjut Gubernur, para ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, memiliki peran yang penting dan strategis, khususnya untuk memperkokoh sendi-sendi etika moral, dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para ulama tidak hanya berperan dalam menjaga moral bangsa, tetapi sekaligus mencerahkan dan mencerdaskan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam secara kaafah dalam dunia modern, peran fungsi serta tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan.
Menurut Gubernur, para ulama tidak boleh tinggal diam, apalagi bersikap apatis terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Para ulama diharapkan berdiri paling depan dalam menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan di masyarakat, ulama memiliki tanggung jawab moral yang tidak hanya mencakup masalah ibadah tetapi juga termasuk kemaslahatan di dunia yaitu menyangkut muamalah ( hubungan sosial yang lebih luas ) dalam kaitan itu saya memandang pentingnya revitalisasi peran dan fungsi ulama di tengah kehidupan umat dan bangsa dalam masyarakat yang sedang berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, yang cenderung berpikir rasional dan pragmatis. “Peran dan fungsi ulama harus diperkuat, peran dan fungsi central ulama di tengah-tengah masyarakat perlu terus dikembangkan seiring dengan kemajuan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk itu, diharapkan empat fungsi MUI yang telah digariskan bisa sebagai parameter untuk mengukur dan mengevaluasi peran dan tugas yang akan dilaksanakan mulai ke depan yang sesuai dengan harapan umat. “Saya juga mengajak kita semua untuk memerangi penyebaran virus Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta menjaga imunitas tubuh dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi dan menjaga kebugaran dan stamina tubuh dengan berolahraga secara teratur. Selain itu juga saya mengajak kita semua pada pilkada yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini agar tetap berjalan secara demokrasi langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil, yang terpenting tetap aman dari Covid-19,” ajak Dominggus.
Sementara Ketua MUI Papua Barat,H. Ahmad Nasrau menyampaikan tahun ini merupakan tahun yang berat, karena dalam masa pandemi Covid-19, tetapi tidak boleh mengurangi semangat untuk berkreatifitas, untuk terus berhikmat kepada umat. “Karena itulah tema Rakerda MUI Papua Barat, adalah meneguhkan iman dan taqwa ditengah pandemi Covid-19 menuju Papua Barat yang sehat, sejahtera dan bermartabat,” katanya.
Menurutnya, MUI mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk bagaimana memerangi wabah Covid-19, tetapi pada waktu yang sama juga harus meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Rakerda IV MUI Papua Barat dimaksudkan untuk meyusun program-program kerja prioritas MUI untuk dilaksanakan di tahun 2021 mendatang, sehingga Rakerda MUI Papua Barat yang akan diselenggarakan mulai besok tentu akan menghasilkan berbagai putusan-putusan yang penting untuk bagaimana MUI secara terus menerus berkomitmen untuk berhikmat kepada umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komponen masyarakat Papua Barat. “MUI berkomitmen untuk terus bersama-sama dengan Pemerintah Papua Barat dengan seluruh stakholder yang ada di daerah ini untuk sama-sama membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” demikian kata Ketua MUI PB.(aa)
Menurut Gubernur, para ulama tidak boleh tinggal diam, apalagi bersikap apatis terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Para ulama diharapkan berdiri paling depan dalam menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan di masyarakat, ulama memiliki tanggung jawab moral yang tidak hanya mencakup masalah ibadah tetapi juga termasuk kemaslahatan di dunia yaitu menyangkut muamalah ( hubungan sosial yang lebih luas ) dalam kaitan itu saya memandang pentingnya revitalisasi peran dan fungsi ulama di tengah kehidupan umat dan bangsa dalam masyarakat yang sedang berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, yang cenderung berpikir rasional dan pragmatis. “Peran dan fungsi ulama harus diperkuat, peran dan fungsi central ulama di tengah-tengah masyarakat perlu terus dikembangkan seiring dengan kemajuan masyarakat,” ungkapnya.
