Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Sanusi Rahangnimas. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Meningkatnya kasus Covid-19 di Papua Barat dinilai bukan kesalahan Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten/Kota. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing warga.
Hal ini disampaikan anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Sanusi Rahangnimas, saat ditemui usai menghadiri Rakerda IV MUI Papua Barat, Sabtu (24/10/2020) di Kantor MUI Papua Barat.
Menurut Sanusi, semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Papua Barat untuk saat ini dirinya tidak bisa menyalahkan pemerintah, tetapi hanya menyoroti dari sisi anggaran yang begitu besar. “Barang kali bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi wabah ini, kemudian memberikan aklerasi kepada masyarakat yang berdampak langsung,” katanya.
Dikatakan, dimana-mana terjadi recofusing anggaran yang cukup besar setiap APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, itu menurutnya, merupakan suatu hal yang tidak mudah. “Sehingga mari kita saling memberikan motivasi kepada warga untuk patuh pada aturan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Gubernur dan Satgas Covid-19,” ungkapnya.
Lanjut Sanusi mengatakan, jika tidak tunduk pada protokol kesehatan, maka akan susah mencegah angka peningkatan Covid-19, karena banyak yang tertular langsung, namun masuk kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).“Sehingga hal seperti ini yang harus kita hindari.Kalau bukan dari kita tidak mungkin barang ini selesai, hanya dari kesadaran masyarakatlah maka kita bisa mengurangi atau memutuskan mata rantai pandemi Covid-19,” kata Sanusi.
Ditambahkan, diketahui bersama di Papua Barat ada kabupaten/ kota yang kasus Covid-19 nya melonjak tinggi, seperti Kota Sorong, Manokwari dan Bintuni, tetapi tingkat kesembuhannya juga bagus.(aa)
