MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua Dr. Filep Wamafma terpilih sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Papua Barat periode 2026–2031.
Ia dipilih dalam sidang pleno musyawarah luar biasa (muslub) di kampus IHTP, Sanggeng, Manokwari, Selasa (27/10/2026).
Dalam Sidang Pleno 4 tentang pemilihan dan penetapan ketua, Filep memperoleh tujuh suara dari 11 perguruan tinggi swasta (PTS) di Papua Barat. Tujuh PTS hadir langsung, sedangkan empat PTS lainnya mengikuti secara daring.
Sidang dipimpin Tri Wahyuni, didampingi anggota Isak Mansawan, Nurul Abidin, Kaleb Karubaba, dan Mas Juli.
Tri Wahyuni membacakan Surat Keputusan Nomor 004/Muslub/X/2026 tentang penetapan Ketua Aptisi Papua Barat terpilih periode 2026–2031.
Berdasarkan keputusan itu, Filep ditetapkan sebagai ketua sesuai hasil pemilihan dalam sidang pleno.
Seusai terpilih, Filep mengatakan, selama ini ia fokus memajukan IHTP. Ke depan, ia ingin kiprahnya berdampak lebih cepat dan bermanfaat bagi PTS di Papua Barat.
“Kalau hari ini saya hanya berpikir tentang bagaimana kampus IHTP ini maju dan berkembang seperti saat ini, kita mencoba dalam lima tahun ke depan berpikir lebih cepat berdampak dan bermanfaat bagi PTS di Papua Barat,” ujarnya.
Filep menyebutkan, rencana jangka pendeknya adalah membuat situs web Aptisi Papua Barat. Melalui situs itu, publik diharapkan dapat mengenal lebih dekat organisasi tersebut dan PTS di wilayah ini.
Ia juga menyoroti persoalan status dosen, terutama minimnya dosen yang tersertifikasi. Padahal, menurut dia, negara telah mengucurkan anggaran yang signifikan untuk hal itu.
“Masalahnya, kita belum memenuhi syarat pelatihan AA (Applied Approach)” kata Filep.
Menurut dia, dalam waktu dekat Aptisi akan bekerja sama dengan penyelenggara pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan AA agar dosen dapat mengikuti pelatihan tersebut.
Dengan begitu, saat mengusulkan kenaikan pangkat, dosen dapat mengikuti sertifikasi.
Pada 2027, Filep juga akan mendorong agar seluruh PTS di Papua Barat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. (dra)
