Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren bertemu Calon Tamtama (Catam) Jalur Otsus, yang didampingi Kepala Suku serta beberapa organisasi di Kantor Barisan Merah Putih, Rabu (19/10/2022). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Puluhan Calon Tamtama (Catam) Jalur Otsus didampingi Kepala Suku serta beberapa organisasi di Kantor Barisan Merah Putih, Rabu (19/10/2022) melakukan pertemuan bersama Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Puluhan Catam Otsus meminta Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren untuk meminta penambahan kuota Catam bagi Kabupaten Manokwari.
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan MRPB tugasnya hanya memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dan membantu apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua, bukan sebagai penentu.
“Karena penerimaan TNI AD itu adalah kewenangan dari pusat, kami MRPB hanya meminta kuotanya saja, setelah itu diserahkan kepada TNI, Polri yang menyelenggarakan penerimaan tersebut,” ungkap Maxsi.
Kata Maxsi dimana penerimaan calon Tamtama Otsus ini ada 2.000 orang seperti yang disampaikan, dan itu hasil perjuangan mantan Gubernur Dominggus Mandacan.
Dalam 2000 itu dibagi dalam dua tahap, tidak seluruhnya langsung 2000, karena terkendala pembiayaan dari pusat. “Karena nantinya adek-adek di gaji dari pusat bukan daerah, sehingga kuota diberikan sebanyak 500 untuk 12 kabupaten dan 1 kota,” katanya.
Namun hasil pertemuan bersama forkopimda beberapa waktu lalu, dihadiri seluruh bupati/walikota mengerucut pada 250 orang yang akan diterima terbagi, Kabupaten Manokwari 20, Kabupaten Sorong 20, kota Sorong 20, sisanya 19 orang per kabupaten.
“Saya di sini tidak berbicara mengenai anggaran melainkan saya berbicara terkait kepentingan anak-anak negeri, anak-anak Papua. Untuk kebijakan anggaran ada di daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR, saya hanya menyiapkan manusianya saja,” ungkap Maxsi.
Menurut Maxsi setidaknya anggaran ini sudah harus disiapkan jauh-jauh hari untuk menyiapkan mereka yang akan mengikuti tes, peminat TNI-Polri bagi anak-anak kita sangat banyak, namun tidak didukung anggaran sehingga yang diterima hanya 250 orang yang terbagi di 13 Kabupaten/Kota. Sehingga semua itu kembalikan kepada komitmen kepala daerah.
“Sekali lagi menyangkut anggaran Kabupaten/Kota ada kepala daerah yang tidak bisa menyiapkan anggaran Otsus tahun ini, yang ada bisa menyiapkan anggaran tahun depan. Selain itu kami meminta adanya ketransparanan terhadap hasil adik-adik kita yang tidak lolos karena apa, supaya itu bisa menjadi bahan koreksi bagi adik-adik kita yang dinyatakan tidak lolos tersebut, ” ungkapnya.
Selain itu Maxsi meminta kepada Pangdam XVIII/Kasuari untuk menindak oknum TNI yang menyampaikan mereka tidak membutuhkan rekomendasi MRPB. “Dan itu tidak ada gunanya, kami anggap ini sangat melecehkan kami di lembaga kultur orang asli Papua, karena rekomendasi yang diberikan kepada anak-anak Papua itu untuk menyatakan keaslihan mereka sebagai anak asli Papua,” tegasnya.
Selain itu juga ada oknum TNI yang menyampaikan jika mau masuk reguler harus pakai uang, sehingga MRPB meminta Pangdam untuk mengusut hal tersebut. “Ini betul atau tidak, dalam penerimaan TNI karena TNI tidak seperti itu, tidak ada dipungut biaya. Setidaknya hubungan kami dengan TNI-AD cukup harmonis dan bagus, saya kira dengan statement-statment yang disampaikan oleh oknum-oknum inikan sangat disayangkan,” tandasnya.
Lebih lanjut Maxsi mengatakan, akan bertemu Pangdan XVIII/Kasuari secara langsung dan berbicara mengenai penerimaan calon Tamtama TNI-AD jalur Otsus, karena sangat disayangkan sekali jika hanya diterima 250 dan 250-nya untuk reguler.
“Kami akan meminta Pangdan untuk kuota jalur Otsus biarkan saja tetap 500 orang, dan untuk kuota reguler diadakan sendiri tanpa harus mengurangi kuota dari 2000 orang tersebut,” ucapnya.
“Kami akan melakukan komunikasi dengan pihak Pangdam kalau bisa kuota yang 250 itu ditambah, namun ini kembali juga kepada pembiayaan anggaran yang disiapkan Bupati /Walikota,” pungkasnya. (aa)
