Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sangat menyayangkan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam Perubahan APBD tahun 2022 tidak mengalokasikan anggaran untuk Tamtama TNI-AD formasi Otsus tahun 2022.
“Sangat menyangkan sekali untuk Kabupaten Manokwari Selatan, kita sudah menurunkan anggaran, tapi masih juga tidak direspon oleh Kabupaten Manokwari Selatan. Bulan Oktober tanggal 20 sudah di buka proses pendaftaran dan alokasi peminat sudah cukup banyak,” kata Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada wartawan di kantor Gubernur Arfai, Kamis (6/10/2022).
Menurutnya, Kabupaten Manokwari Selatan banyak sekali anak-anak Papua yang ingin ikut mendaftar masuk dalam perekrutan Tamtama TNI AD formasi Otsus tahun 2022. “Saya sangat kecewa kalau Kabupaten Manokwari Selatan tidak bisa anggarankan Rp1 M. Bupati lain saja bisa menyisihkan alokasi dana sebesar Rp1 M, lalu kita yang di Mansel bagaimana, kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan Rp1 M,” ungkapnya.
Dikatakan Maxsi, pada saat penerimaan Tamtama Otsus yang direncanakan awalnya 500 kemudian turun menjadi 250 itu di bagi per kabupaten, ada yang dijatah 20 dan ada yang 19.
“Dari penyiapan anggaran tadi kami berterima kasih kepada semua kabupaten yang merespon sangat baik dengan anggaran yang telah disiapkan alokasi dana tidak sama, untuk 19 orang itu disediakan Rp2,2 M disalurkan secara bertahap pada perubahan APBD T.A 2022 berjumlah Rp1 M dan pada tahun 2023 anggaran induk Rp1, 1 lebih. Yang disesalkan di Kabupaten Manokwari Selatan tidak siapkan anggaran itu,” ungkapnya.
Disampaikan bahwa hanya bisa disediakan tahun 2023 mendatang. Jika tahun 2023 dianggarkan maka di tahun 2022 ini otomatis mansel di drop out. Dalam arti tidak mendapatkan jatah.
“Makanya kami sudah lakukan koordinasi dengan Sekda dan Bappeda dalam penyampaiannya mereka akan berupaya seperti apa. Itu nanti ada pembicaraan sendiri bersama bupati, pangdam dan pemerintah,” tuturnya.
Maxsi mengatakan jika tidak menyerahkan uang tersebut masa kuota Mansel 19 orang ini akan hilang. “Saya berharap tidak, karena kami sudah bicara cukup tegas. Saya sebagai Ketua MRPB sebagai anak negeri saya akan perjuangkan ini, cukup berat, kuota sudah ada lalu kenapa tidak kita perjuangkan ini,” tegasnya.
“Suka tidak suka, mau tidak mau caranya bagaimana pun saya sebagai Ketua MRPB akan tetap berkoordinasi dengan Provinsi Papua Barat kalau bisa kita bantu. Kalau kami tidak dapat maka kami jadi penonton lagi, kalau hari ini kabupaten lain bisa setor langsung kenapa kita di Mansel tidak. Harus masuk sebelum deadline tanggal 20. Kami sudah berkoordinasi dengan Bappeda dan surat dari Bupati sudah jelas, sehingga mungkin melalui gubernur menyurati kepada bupati, secara pribadi saya akan bertemu bupati. Saya akan berusaha sebelum tanggal 20 bisa melakukan pertemuan bersama Bupati, kalau mengalami jalan buntu maka saya akan bertemu gubernur,” pungkasnya. (aa)
