Senator Papua Barat, Muhammad Sanusi Rahangnismas (MSR).
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Anggota DPD-RI asal Dapil Papua Barat, Muhammad Sanusi Rahangnismas (MSR) menegaskan bahwa Pemerintah RI melalui Kementrian Agama harus tetap menjaga kepercayaan umat Islam, terutama calon jemaah haji Indonesia terhadap pemerintah.
Sanusi mengimbau kepada Kementrian Agama RI untuk memberikan penjelasan terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 kepada seluruh calon jemaah haji di nusantara melalui kantor kementrian agama provinsi, kabupaten/kota, agar calon jemaah haji yang ada di kampung-kampung, yang tidak terjangkau akses internet bisa memahami kondisi ini.
Sebab, menurut MRS, ketentuan menunaikan ibadah haji adalah bagi mereka yang mampu secara lahir batin. Namun, kebanyakan calon jemaah haji Indonesia juga berasal dari keluarga tidak mampu. Dimana mereka memiliki keinginan yang besar disertai keyakinan yang sangat mendalam, karena ingin menginjakan kaki di tanah suci, agar bisa bersujud dan berdoa di tempat-tempat yang sakral. Maka mereka rela makan seadanya. Hidup seadanya dan bekerja dan menabung bahkan sampai puluhan tahun hanya untuk mewujudkan cita-cita dan keingiannya untuk menunaikan ibadah haji.
Bahkan, lanjut MRS, ada yang sudah menabung dari 5 – 10 tahun yang lalu dan masuk dalam daftar tunggu 5 – 6 tahun yang akan datang, tapi mereka tetap sabar dan menunggu bahkan ada belum sempat melaksanakanya, Allah sudah memanggil mereka. “Itu yang harus dicermati oleh pemerintah. Dan tujuan mereka menabung dan disimpan di bank pemerintah itu hanya dengan niat untuk menunaikan ibadah haji,” tutur Batik Merah asal Papua Barat ini kepada klikpapua.com, Selasa (8/6/2021).
Sehingga menurut mantan Kepala Tata Usaha pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Sorong, bahwa semua yang terjadi akibat pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 1442.H / 2021M adalah tanggungjawab pemerintah melalui Kementrian Agama untuk melakukan sosialisasi di semua daerah, dan menghadirkan semua calon jemaah haji baik mendapatkan nomor kursi untuk tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang agar para calon jemaah calon haji bisa paham dan menerimanya. “Karena secara otomatis kalau jemaah calon haji tahun ini bergeser ke tahun depan, maka yang tahun depan pun akan bergeser, kecuali kalau ada penambahan kouta untuk tahun depan, itupun kalau kondisi sudah aman,” tuturnya.
Senator asal Papua Barat ini berharap agar pemerintah jujur dan transparan untuk menyampaikan hal ini kepada calon jemaah haji dan keluarganya, sehingga tidak ada kesan bahwa pemerintah mempermainkan calon jemaah haji. (aa)
