MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat mencatat capaian signifikan dalam penegakan hukum sepanjang tahun 2024.
Sebanyak 340 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan negeri di wilayah Papua Barat, dengan 313 di antaranya sudah dieksekusi atau mendapat putusan tetap dari pengadilan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejati Papua Barat, Selasa (11/2/2025) juga dihadiri Wakil Kepala Kejati serta para Asisten Kejati Papua Barat.
Syarifuddin menjelaskan, ratusan kasus tersebut berasal dari lima Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Papua Barat, yaitu Kejari Manokwari, Sorong, Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana.
Dari total 340 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, mayoritas merupakan perkara orang dan harta benda, disusul kasus keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) serta narkotika.
Kajati Syarifuddin merinci, Kasus orang dan harta benda 340 dilimpahkan, 313 sudah dieksekusi, Kasus Kamnegtibum dan TPUL: 275 dilimpahkan, 244 sudah dieksekusi. Serta Kasus narkotika: 140 dilimpahkan, 114 sudah dieksekusi.
Menurut Syarifuddin, seluruh kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan merupakan perkara yang telah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, hingga akhirnya dinyatakan lengkap (P-21) dan masuk ke tahap penuntutan.
“Kami terus memastikan bahwa setiap perkara yang ditangani berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, hingga tuntas di pengadilan,” ujarnya.
Selain melalui jalur peradilan, Kejati Papua Barat juga menangani kasus dengan pendekatan Restorative Justice (RJ).
Pada tahun 2024, 19 kasus berhasil diselesaikan dengan metode ini setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).
Dengan pencapaian ini, Kejati Papua Barat menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara transparan dan profesional di wilayah Papua Barat.
“Kami akan terus bekerja maksimal untuk memastikan setiap kasus yang ditangani mendapat kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkas Syarifuddin. (mel)
