Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Rabu (25/1/2023). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat kembali menggelar penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus perjanjian kinerja tahun 2023, Rabu (25/1/2023).
Penandatanganan ini merupakan komitmen jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat meraih predikat WBK/WBBM serta mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh di tahun 2023.
Kegiatan dimulai dengan penandatanganan piagam Pencanangan dan Pakta Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kakanwil dan para Kepala Divisi, dan diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2023 oleh para Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi disaksikan oleh Kakanwil.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman mengapresiasi jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat atas kinerja, dan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari biro.
Perencanaan pada tahun 2022 pemenuhan data dukung terkait LKE WBK, RT WBK dan laporan RB Kanwil Papua Barat mencapai 100 persen. “Sehingga di tahun ini kita semakin pasti dalam berkinerja meraih prestasi mewujudkan WBK/WBBM, ” ungkapnya.
Taufiqurrakhman mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju apartur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
“Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi cita-cita kita bersama, terkhusus dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ” jelasnya.
“Sehingga di tahun 2023 ini kita semakin optimis memperoleh predikat WBK/ WBBM. Tentunya kita harus menyamakan persepsi dan menyatukan langkah kita untuk bersama-sama melakukan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” sambungnya.
Untuk meraih apa yang dicita-citakan, lanjut Taufiqurrakhman, perlu disiplinkan diri, kosisten dan komitmen. Karena ia meyakini bahwa orang yang terbiasa terikat dengan komitmen akan memperoleh kepercayaan. “Dan kepercayaan itulah modal utama dalam hidup, tidak terkecuali dalam membangun Zona Integritas, ” ucapnya.
Ia sangat yakin, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat sudah memiliki modal dalam membangun Zona Integritas. “Siapapun pegawainya, siapapun pejabatnya, semua punya kewajiban menjalankan dan mensukseskan pembangunan zona integritas demi tumbuh kembang organisasi yang kita cintai ini. Ini sudah menjadi konsekuensi yang harus kita jalani sebagai bagian dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Bekerja cepat, tepat dan terukur. Tantangan di tahun 2023 akan semakin berat bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas, ” tuturnya.
Taufiqurrakhman dengan tegas menyampaikan kepada seluruh jajaran Kanwil dimana hal yang terpenting dalam pembangunan Zona Integritas bukan semata untuk meraih predikat WBK/WBBM. Melainkan kesungguhan saudara sekalian dalam proses membentuk dan membangun pola pikir dan budaya kerja melayani, bukan ingin dilayani.
“Sehingga Reformasi Birokrasi yang telah berjalan di tubuh Kementerian Hukum dan HAM dapat semakin banyak melahirkan sumber daya manusia yang profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas,” tegasnya.(aa)
