Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak. (Foto: klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan komitmen MRPB dalam pengawasan anggaran daerah, terutama dana Otonomi Khusus (Otsus).
Komitmen ini, menurut Waprak, telah disampaikan sejak pertemuan MRPB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. “MRPB berkomitmen membantu negara dan pemerintah dalam pengawasan anggaran daerah, khususnya anggaran Otsus,” ujar Waprak, Senin.
Ia menambahkan bahwa pada tahun ini, sebagian besar anggaran Otsus dialokasikan ke daerah, dan MRPB berharap dapat terlibat langsung dalam pengawasannya demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Waprak menekankan pentingnya pengawasan dalam semua sektor pembangunan, termasuk penggunaan anggaran Otsus. “Kami berharap dapat bekerja sama dengan DPR Otsus dan DPR di tahun-tahun mendatang serta pemerintah daerah untuk memastikan anggaran Otsus digunakan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Waprak.
Ia juga mengomentari keberadaan Badan Pengawasan dan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK). Menurutnya, pengawasan dari BP3OK, selain dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga lainnya, penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat. “Dengan kehadiran BP3OK, kita bisa lebih serius dalam mengawasi anggaran Otsus,” tambahnya.
Waprak berharap kerjasama yang lebih erat dengan KPK dalam mengawasi anggaran Otsus sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak. “Kami tidak ingin masyarakat beranggapan bahwa Otsus gagal. Ini adalah persoalan bagaimana pemerintah menerjemahkan dan menjalankan anggaran tersebut dengan baik,” tegasnya.
MRPB menyarankan KPK untuk melibatkan semua lembaga yang ada di daerah dalam pengawasan anggaran. “Saran kami kepada KPK adalah untuk menggunakan semua teman-teman lembaga di daerah-daerah guna membantu pengawasan,” tutup Waprak.(aa)
