Kasatgas Pencegahan Korsup Wilayah 5.2 KPK, Nurul Ichsan Al Huda
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korsup Wilayah 5.2 KPK, Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan bahwa dalam upaya memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa bekerja sendirian dan selalu melibatkan elemen masyarakat.
KPK memiliki tiga pendekatan utama dalam memberantas korupsi. Pendekatan pertama adalah pendidikan, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pegawai negeri.
“Tujuannya adalah supaya masyarakat memiliki nilai dan integritas sehingga tidak mau melakukan penyimpangan,” ujar Nurul, Senin (3/6/2024) di Manokwari.
Namun, upaya pendidikan saja tidak cukup. “Semua itu harus disertai dengan upaya pencegahan,” lanjut Nurul. Pencegahan dilakukan dengan memperbaiki sistem dan prosedur di pemerintahan untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.
Selain pendidikan dan pencegahan, pendekatan ketiga adalah penindakan. Penindakan mencakup penyelidikan dan tuntutan terhadap pelaku korupsi.
Nurul menjelaskan bahwa tugas KPK di Papua Barat adalah melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan berdasarkan pengalaman perjalanan KPK. Salah satu instrumen tersebut adalah Monitoring Control for Prevention (MCP) dan survei penilaian integritas.
MCP merupakan upaya perbaikan tata kelola di bidang-bidang seperti perencanaan negara, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, manajemen ASN, dan pengelolaan barang milik daerah.
Namun, menurut Nurul, skor MCP di Papua Barat masih rendah. “Secara keseluruhan, MCP di wilayah Papua memiliki skor yang rendah, yaitu sekitar 50. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, skor rata-rata di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan adalah 75-100, di Sulawesi 50-75, dan di Papua serta Maluku 25-50,” jelasnya.
Di Papua Barat, skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Kaimana dengan skor 63, diikuti oleh Fakfak dengan 49, Manokwari 47, Teluk Wondama 43, Teluk Bintuni 28, Mansel 27, dan Pegunungan Arfak dengan skor 16. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki skor 50, jauh di bawah skor tertinggi di Indonesia yang diraih oleh Bali dengan 98 dan Semarang dengan 90.(aa)
