MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Bupati Manokwari Hermus Indou selama memimpin daerah ini ingin meninggalkan sejumlah pembangunan baik pelayanan sarana pelayanan publik maupun infrastruktur jalan yang dapat dinikmati masyarakatnya.
Hal ini dikatakan Bupati Hermus saat mensosialisasikan rencana pembangunan pelebaran jalan Sujarwo Condronegoro, Jalan samping Dukcapil hingga hotel valdos dan wosi pantai, kemudian jalan Haji Bauw hingga jalan Pahlawan.
“beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan tahun ini yakni jalan Sujarwo Condronegoro sampai jembatan Sahara, hingga kantor Samsat Provinsi Papua Barat akan di perlebar. Jalan Samping Dukcapil hingga hotel Valdos, Jalan Haji Bauw juga jalan pasir hingga jalan esau sesa,” ucapnya.
Tidak hanya itu, rencana pembangunan lainnya seperti jembatan Jokowi Sawaibu yang menghubungkan Sanggeng, dengan titik star di gor Sanggeng melewati perempatan Sanggeng sampai ke Anggrem dan Sarina. Ini nantinya menjadi ikon peradaban di Manokwari.
Bupati Hermus juga membeberkan, pada tahun 2023 akan dibangun pasar Sanggeng, rencana pembangunan ini sudah disetujui oleh kementerian PUPR, begitu juga dengan Pasar Wosi akan dibangun pada 2024.
“setiap pemimpin harus meninggalkan jejaknya, saya dan pak Edi tidak mau turun kosong tidak ada peninggalan berarti untuk masyarakat di Manokwari, dari peninggalan itulah yang dapat dinikmati oleh anak cucu kita,” ucap orang nomor satu di Manokwari ini.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Manokwari, Istirja P. Siregar menambahkan, pelebaran ruas jalan tersebut direncanakan akan diperlebar dari sisi sebelah kiri dengan badan jalan selebar 33 meter.
“dalam hal perencanaan pelebaran jalan akan diperlebar pada satu sisi saja, yaitu sisi sebelah kiri saja. Sehingga lebar badan jalan nantinya selebar 33 meter,” sebutnya.
Kepala kantor BPN Manokwari Maizar menjelaskan, pihaknya sudah memulai memasang patok untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan. Maizar meminta masyarakat untuk menyampaikan respon dan kerjasama yang baik dari masyarakat.
Sejumlah masyarakat yang terkena dampak yang diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan, rata-rata mempertanyakan proses ganti rugi tanah, bangunan maupun tanaman.
Pemerintah berkomitmen tidak akan ada masyarakat yang dirugikan perihal rencana pembangunan infrastruktur itu, bahkan pemkab Manokwari akan mengganti seluruhnya sesuai peraturan perundang-undangan.(dra)
