Gubernur PB Tak Ingin Mendengar Ada Praktek-Praktek yang Rugikan Pengguna KIS

0
81
Forum Kemitraan dan Koordinasi Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat Tahun 2021.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi membuka Forum Kemitraan dan Koordinasi Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat Tahun 2021.
Gubernur Dominggus mengatakan jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga Negara dan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. “Ini memang tugas konstitusional yang harus kita jalani bersama dengan memastikan bahwa masyarakat yang berada di seluruh pelosok  Papua Barat merasakan kehadiran negara, terutama dalam pelayanan Kesehatan,” ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat membuka Forum Kemitraan dan Koordinasi Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Selasa (25/5/2021 ) di Mansinam Beach Hotel.
Dikatakan Gubernur, semua penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah agar dipastikan memegang kartu identitas, sehingga mudah untuk berobat gratis, karena pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjamin, BPJS Kesehatan juga telah memastikan menjamin seluruh biaya pelayanan kesehatan. “Sehingga melalui forum ini saya mengharapkan dukungan semua pihak untuk mengawal perjalanan program ini,” harapnya.
Lanjut Gubernur mengatakan, pemerintah tidak ingin mendengar lagi ada praktek-praktek yang merugikan masyarakat pengguna kartu KIS. “Berikan yang terbaik untuk masyarakat, kita layani dengan baik supaya warga Papua Barat terus sehat,’ tegasnya.
Selain itu, pihak terkait diminta membantu memberikan informasi edukasi dan mempermudah akses kepada masyarakat pada saat akan mendapatkan pelayanan kesehatan,  sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik di bidang jaminan kesehatan.
Papua Barat, menurutnya, merupakan salah satu dari empat provinsi yang konsen terhadap jaminan kesehatan, yaitu DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat dan Aceh, yang mana jumlah kepesertaan JKN KIS terhadap populasi penduduk sudah di atas 95%. “Ini sangat bagus sekali dan kita berharap kartu ini tidak digunakan, artinya masyarakat sehat, semuanya jangan senang menggunakan kartu ini,” katanya.
Gubernur juga berpesan kepada petugas layanan kesehatan untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan. “Jangan dipersulit. Karena masyarakat yang pergi ke puskesmas dan rumah sakit ketika pergi dengan sakit harapannya pulang harus sehat,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menambahkan, sesuai laporan bahwa pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan bagi warga Papua Barat terhadap rujukan di luar Papua Barat pada tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 14 miliar.  “Kita hanya ingin menunjukkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu memang betul-betul dan sangat diperlukan disaat rakyat kita ada yang sakit. Dari data yang telah dilaporkan BPJS Kesehatan bahwa 98% penduduk Papua Barat telah tercover oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat,” tuturnya.
Gubernur juga berharap semua pemegang Kartu Indonesia Sehat ini betul-betul bisa memanfaatkan, terutama dalam akses ke pelayanan kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit, juga jika ada yang dirujuk keluar Papua Barat. “Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Untuk itu atas nama pemerintah daerah saya mengharapkan dukungan semua pihak di Provinsi Papua Barat untuk terus berkomitmen serta mensukseskan program strategis Nasional secara khusus di bidang kesehatan, sehingga memerlukan kerja keras perencanaan yang benar-benar dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya,” tandasnya.
Gubernur menyadari masih banyak yang harus diperbaiki, seperti sisi tempat pelayanan SDM, pengaturan personalia, dan kualitas pelayanan, sehingga memerlukan kerjasama dan pemikiran matang serta semangat yang terus menerus. “Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama BPJS Kesehatan akan terus melakukan inovasi dalam memperluas cakupan kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Papua Barat, semoga tujuan mulia kita bersama dapat memberikan perlindungan dan pelayanan menyeluruh secara paripurna bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat memberikan kepercayaan kepada BPJS Kesehatan di dalam menjalankan program jaminan kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar akses financial atas pelayanan kesehatan sekaligus akses kualitas pelayanan kesehatan dalam arti yang lebih luas dapat tercapai sebagaimana harapan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.
Acara forum kemitraan ini dihadiri seluruh Kejaksaan Negeri se Papua Barat, Forkopimda serta tamu undangan. Acara ditandai dengan penandatangan fakta integritas.(aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.